Sudah terang, jelas dan tandas, pernyataan Dirut PLN Sofyan Basir, saat tanggapi aksi demo SP. PLN Lantai 9, yang disampaikan di depan peserta aksi (24/01/2017) lalu, di Plaza PLN Pusat, Jl. Trunojoyo Jakarta.
Masih adanya pihak yang mengklaim pelaksanaan demo dari India sampai PNG, dengan jumlah ribuan masa, jelas itu tidak benar, karena di lihat statiska kamerapun dapat di prediksikan.
“Jika memang terdapat data valid dan akurat, ya dipersilahkan di tampilkan dimedia absensinya, biar semua pembaca mengetahui data tersebut benar atau rekayasa?, ujar Haikal Amri peserta aksi baju merah, yang berhasil dikonfirmasi .
Apalagi terkait dengan statement tanggapan Dirut Sofyan Basir, saat itu juga banyak di rekam massa. Tentu hal ini jika dipelintir oleh Humas SP. PLN Lantai 9 atau pengurus lainnya, apakah malah sebenarnya bukan mereka sendiri yang berusaha jadi “pembohong untuk membohongi anggota dan public”, imbuhnya, dengan nada balik bertanya.
Tak perlu marah dan kebakaran jenggot, jika mengaku sebagai organisasi besar, professional dan legal. Jelaskan saja secara proporsional dan procedural, biar tak menimbulkan permasalahan baru.
Terkait dengan istilah sampai “berlepotan” darah, (istilah yg digunakan Humas SP.PLN-Lantai 9, red), ya semestinya tidak perlu sampai sejauh itu, karena sebagai insan yang dianugerahi intelektual , pake logika sehat saja cukup, daripada menyampaikan statement organisasi besar tapi kenyataannya “impotens (kurang berdaya)” dalam mengemban amanat anggota.
Selanjutnya, penilaian bohong yang dilansir oleh Humas SP. PLN Lantai 9, jika tidak segera di anulir dan di luruskan, maka demi tegak dan lurusnya informasi “Statemen Dirut PLN, yang digunakan landasan pijak kemaslahatan public”, serta tegaknya supremasi hukum NKRI, tidak menutup kemungkinan Humas dan Pengurus Organisasi SP. PLN Lantai 9, akan berhadapan dengan peradilan.
Hal ini diinformasikan sekaligus, jika release Humas SP.P LN Lantai 9, tidak sekadar terkait dengan penyimpangan UU. TEI saja, namun lebih jauh terkait penyimpangan berbagai pasal pada UU. Pidana Umum/Khusus, Perdata, UU Serikat Pekerja/Buruh, UU Ketenagakerjaan dan sebagainya.***
Tulisan ini sanggahan atas tulisan Humas SP.PLN Lantai 9, dan Sdr. Takin Muttaqin di Kompasiana :
***) Gusb@r Di : gustiarbarkah@yahoo.com
