Pertama, diperlukan pengaturan ketat terkait penambangan pasir. Pemerintah harus memastikan bahwa penambangan pasir dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap penambangan ilegal juga harus dilakukan untuk melindungi sumber daya pasir yang berharga.
Kedua, pemerintah perlu mengembangkan alternatif yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasir sebagai bahan baku. Inovasi dalam penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan dan teknologi daur ulang dapat mengurangi permintaan pasir baru. Diversifikasi sumber daya bahan baku juga penting untuk mengurangi tekanan terhadap pasir alam.
Ketiga, penegakan regulasi ekspor yang ketat harus diterapkan. Pemerintah harus mengendalikan jumlah pasir yang diekspor dan memastikan bahwa ekspor pasir dilakukan sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Kolaborasi dengan negara-negara tujuan ekspor juga penting untuk memastikan penggunaan pasir yang bertanggung jawab di negara-negara tersebut.
Keempat, pemerintah harus mendorong inisiatif pengembangan sumber daya pasir yang berkelanjutan. Upaya penelitian dan pengembangan harus didorong untuk mencari cara baru dalam pengelolaan pasir yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi hijau dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan harus didorong untuk mengurangi dampak lingkungan dari penambangan pasir.
Kesimpulannya, kebijakan ekspor pasir di Indonesia harus mencapai keseimbangan yang tepat antara masalah lingkungan dan peluang ekonomi. Eksploitasi pasir yang tidak terkendali akan berdampak negatif pada lingkungan, sementara penolakan ekspor pasir sepenuhnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.Â
Melalui pengaturan ketat, pengembangan alternatif berkelanjutan, penegakan regulasi yang ketat, dan inisiatif pengembangan sumber daya pasir yang berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara menjaga lingkungan dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh ekspor pasir.
