Formulasi Kebijakan Legalisasi Ganja di Thailand

Kebijakan publik sejatinya memiliki beberapa definisi, namun yang paling umum digunakan ialah definisi dari Thomas R Dye dimana beliau mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Salah satu kebijakan publik yang cukup menarik perhatian masyarakat Internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara beberapa tahun lalu adalah adanya kebijakan mengenai legalisasi ganja di Thailand pada tahun 2022. 

Legalisasi mengenai ganja ini merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang ada di Thailand di mana kebijakan ini mengatur bagaimana pemanfaatan ganja yang berjenis hemp dapat di gunakan dengan maksimal potensinya oleh masyarakat Thailand secara umum. Pemerintah Thailand sendiri menerapkan kebijakan publik mengenai legalisasi ganja  ini dikarenakan adanya pandangan lain mengenai potensi ganja yaitu ganja jenis tertentu yang hanya mengandung 0,2% senyawa halusinogen, khususnya dari faktor ekonomi dan pariwisata.

Kebijakan ini timbul dikarenakan minimnya pemanfaatan yang maksimal pada ganja. Selama bertahun-tahun pemanfaatan ganja jenis hemp hanya berputar-putar pada sektor kesehatan. Walaupun demikian hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang salah, karena ganja jenis hemp tetap memberikan manfaat bagi orang-orang.

Namun, karena minimnya pemanfaatan dari ganja tersebut serta hukum yang sangat ketat dalam mengatur eksistensi tanaman ganja di Thailand akhirnya mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum seperti penjualan ganja ilegal yang secara nyata merugikan negara. Tak hanya itu, pemanfaatan ganja yang hanya berputar di sektor kesehatan mendorong terciptanya tindak-tindak kriminalitas lainnya seperti penggunaan ganja di luar konteks medis yang bertujuan pada hal-hal negatif dan tidak bermanfaat.

Pemerintah Thailand selanjutnya melihat fenomena-fenomena tersebut sebagai sebuah permasalahan atau isu yang harus di tangani dan diselesaikan karena sudah merugikan negara dan masyarakat. Legalisasi ganja jenis hemp secara umum kemudian muncul sebagai jawaban agar pemanfaatan ganja dapat di optimalkan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara dan juga masyarakat Thailand.

 TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN (Pembentukan Alternatif Kebijakan)

Legalisasi ganja jenis hemp ini tentu tidak disahkan begitu saja oleh pemerintah Thailand, kebijakan ini tercipta setelah melalui beberapa proses pembuatan. Salah satu proses yang perlu dilalui adalah proses formulasi kebijakan.

Formulasi kebijakan merupakan instrumen penting dan tak terpisahkan dari sebuah proses pembuatan kebijakan yang mana formulasi kebijakan ini bertujuan untuk membuka adanya alternatif-alternatif kebijakan yang nantinya dapat di pilih dan kemudian direkomendasikan untuk penyelesaian masalah atau isu-isu yang terjadi pada masyarakat. Formulasi Kebijakan mengenai legalisasi ganja di Thailand ini memiliki beberapa variabel yang bertujuan untuk mendapatkan beberapa alternatif kebijakan yang sesuai.

 Variabel yang pertama adalah tujuan, variabel ini menyangkut tujuan pembuatan kebijakan legalisasi ganja jenis hemp yang dapat digunakan secara umum di Thailand. Analisa mengenai tujuan sangat penting karena dapat mengetahui apa yang akan dicapai pemerintah Thailand melalui kebijakan legalisasi ganja ini.

Keinginan dari adanya kebijakan ini adalah pengoptimalan pada manfaat ganja jenis hemp sehingga dapat meningkatkan sektor produksi yang nantinya menyebabkan peningkatan ekonomi dan peningkatan di sektor pariwisata di Thailand. Rumusan operational tujuan masa depan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat Thailand mengenai manfaat ganja jenis hemp dan menghilanhkan citra burik pada tanaman ganja jenis ini. Cara mengukur keberhasilannya yaitu dengan data mengenai pertumbuhan tingkah produksi dan peningkatan wisatawan ke Thailand.

Variabel kedua yaitu biaya, hal ini berkaitan dengan biaya pembuatan kebijakan ini. Biaya sangat penting karena menjadi faktor penentu berjalannya sebuah kebijakan. Kelancaran sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan biaya.

Biaya untuk membuat kebijakan ini berasal dari pemerintah Thailand. Alokasinya sendiri meliputi berbagai sektor seperti biaya pengembangan di sektor produksi, biaya pengembangan di sektor pariwisata, biaya distribusi ganja, biaya penyuluhan edukasi tentang ganja jenis hemp hingga biaya RUU yang dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan Baht.

Variabel ketiga adalah adanya kendala yang akan dialami kebijakan legalisasi ganja ini. Kendala yang akan dilalui yaitu adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak ahli di Thailand. Kendalai lainnya yaitu penolakan dari masyarakat karena dianggap mengancam nilai dan moral tradisional mereka. Kendala yang berikutnya berasal dari kondisi politik yang kurang stabil di Thailand ini mengakibatkan pihak-pihak internal di pemerintahan kurang kompak mengani kebijakan tersebut.

Variabel keempat adalah efek samping yang ditimbulkan dari adanya kebijakan legalisasi ganja ini. Walaupun nantinya kebijakan legalisasi ganja jenis hemp ini berhasil meningkatkan perekonomian Thailand, namun efek samping negatif dari peraturan-peraturan yang belum sempurna dapat memperburuk masyarakat

Efek samping yang kemungkinan terjadi adalah adanya manipulasi peraturan dimana pihak-pihak nakal yang memanfaatkan kebijakan ini untuk menjual ganja jenis hemp secara besar-besaran ke negara tetangga yang tidak menerapkan kebijakan sama seperti Thailand.

Variabel kelima adalah waktu yang dibutuhkan untuk kebijakan ini di laksanakan. Waktunya tidak begitu lama karena pemerintah Thailand sudah memiliki dasarnya dimana penggunaan ganja jenis hemp boleh digunakan disektor medis pada tahun 2018. Kemudian di kembangkan untuk digunakan di berbagai sektor dan dilaksanakan di tahun 2022.

Walaupun begitu, penyesuaian kebijakan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena pemerintah Thailand harus mengedukasi secara merata masyarakatnya dan menerima kritik dari para ahli. Pertentangan dari para pihak yang terdampak langsung dengan kebijakan ini juga mendorong evaluasi terhadap peraturan yang ada pada kebijakan legalisasi ganja ini. 

Alternatif kebijakan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Dalam merancang opsi kebijakan legalisasi ganja, maka digunakan beberapa teknik, yaitu dengan menggunakan teknik merumuskan opsi kebijakan curah gagasan.

Teknik ini mengedepankan forum diskusi yang melibatkan pihak-pihak ahli yang memiliki kemampuan dalam kaitannya dengan kebijakan yang akan dirumuskan dan juga opini-opini dari masyarakat yang nantinya akan terdampak langsung dengan kebijakan ini. Hal ini sangat penting karena diskusi ini berguna untuk mengukur kebijakan mana yang paling paling relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Formulasi Kebijakan legalisasi ganja ini bertujuan untuk memilih alternatif yang paling relevan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan ganja jenis hemp namun tetap tidak melanggar hukum yang berlaku. Walaupun alternatif-alternatif yang ada telah diterapkan, akan tetapi kebijakan ini masih membutuhkan evaluasi agar penyempurnaan kebijakan ini mampu diterima seluruh pihak di Thailand secara merata.

Sumber: 

Legalisasi ganja: Rakyat Thailand diizinkan tanam mariyuana di rumah, tapi tidak diisap untuk 'giting', pemerintah bagikan satu juta bibit. (n.d.). BBC NEWS Indonesia. Retrieved May 29, 2024, from https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61717203.amp 

BNN. (2022, Juli 21). Perbandingan Kebijakan Indonesia & Thailand tentang Ganja dari Perspektif Kepentingan Nasional. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. https://yogyakarta.bnn.go.id/perbandingan-kebijakan-indonesia-thailand-tentang-ganja-dari/