Pada 31 Juli 2017 saya membaca berita bahwa Gubernur Djarot Saiful Hidayat mencanangkan "Agustus : Bulan Patuh Trotoar" di DKI Jakarta. Pencanangan ini diucapkan beliau di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Hal ini menyusul peristiwa keributan antara para oknum ojek dan Koalisi Pejalan Kaki di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 15 Juli 2017, yang sempat menjadi viral di media sosial.
Jauh hari sebelumnya, yakni 1 Juli 2017, saya mengunggah artikel "Trotoar untuk Siapa" di blog Kompasiana, dan mendapat predikat "Headline" dari editornya. Kasus yang saya angkat hanyalah kasus lama, yaitu kasus Pedagang Kaki Lima yang kembali beraktivitas di trotoar kawasan Tanah Abang pada Mei 2017.
Untuk menambah fakta seputar persoalan trotoar dalam artikel itu, saya mengangkat kasus lainnya. Tentunya, yang juga pernah viral di media sosial. Apa itu? Kisah seorang anak 9 tahun yang menghadang lalu-lintas motor di sebuah trotoar Jalan Sudirman, Kalibanteng, Semarang, pada 15 April 2016.
Lainnya berupa wawancara sebuah media dengan Training Director Jakarta Defensive Driving Center (JDDC) Jusri Pulubuhu, pada Minggu (29/5/2017). Bukan persoalan PKL dan lalu-lintas motor di trotoar, melainkan disfungsinya menjadi tempat parkir kendaraan.
Tiga fakta yang sering saya jumpai di trotoar, 1. PKL; 2. Parkir Kendaraan; dan 3. Lalu-lintas motor pada saat jalan macet. Dua fakta (1 dan 2) sering saya jumpai di trotoar Jalan Babarsari ketika saya kuliah di kampus sekitar sana. Bahkan, pada fakta ke-1 saya jadikan tugas untuk sebuah mata kuliah, yang akhirnya diganjar nilai A. Sementara fakta ke-2 merupakan pemandangan yang terjadi temporer di sana, dan fakta ke-3 merupakan pemandangan yang saya jumpai ketika tinggal di Jakarta.
Realitas di lapangan (fakta) tidaklah tepat jika ditanggapi hanya berlandaskan "suka-tidak suka" (aspek emosional). Tentunya, harus dilandaskan pasa aspek rasionalitas-intelektualitas, dan legalitas. Oleh sebab buku saya hilang, mau-tidak mau, saya mencari aspek legalitasnya di internet, yaitu berkaitan dengan peraturan atau landasan konstitusionalnya.
Lantas saya pun menuliskan argumentasi menjadi artikel "Trotoar untuk Siapa" itu. Kalau sebagian kebiasaan saya menulis argumentasi berdasarkan pada berita aktual, kali ini tidak. Tujuan saya ketika itu sekadar mengingatkan kembali mengenai esensi, substansi, dan fungsi sebuah trotoar, sebelum suatu waktu muncul lagi berita aktual seputar trotoar.
Selain ganjaran "Headline" oleh editor Kompasiana pada artikel itu, juga saya sama sekali tidak menyangka, setengah bulan kemudian (setelah penayangan artikel itu), tepatnya 15 Juli 2017 terjadi keributan di trotoar Jalan Kebon Sirih sampai menjadi viral di media sosial itu. Demikian juga ketika Gubernur Djarot mencanangkan "Bulan Patuh Trotoar".
Itu saja yang ingin saya sampaikan melalui tulisan sederhana ini. Salam kreatif nan produktif untuk seluruh kontributor (kompasianer) di blog Kompasiana.
*******
Panggung Renung Balikpapan, 2017
