Ratusan Pegawai RSI Purwokerto Demo ke DPRD

Polemik Rumah Sakit Islam Purwokerto antara Muhammadiyah dengan para karyawannya terus berlanjut panas. Sedikitnya 300 orang gabungan dari Pegawai Rumah Sakit Islam (RSI) Purwokerto, dan sejumlah elemen warga masyarakat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berunjuk rasa  menolak campur tangan Muhammadiyah dalam management rumah sakitnya, hari Jumat (03-Juni 2016). Aksi unjuk rasa ini sempat melumpuhkan pelayanan pasien pada hari itu, karna hampir seluruh perawat , karyawan dan sebagian dokter ikut berunjuk rasa untuk kemudian pulang ke rumah masing-masing. 

Demo dimulai sejak pukul 08.00 pagi di halaman RSI di Purwokerto barat untuk kemudian dilajutkan ke Gedung DPRD Kabupaten Banyumas. Di halaman gedung DPRD mereka kembali menggelar orasi yang selanjutnya secara keseluruhan diterima Ketua DPRD Banyumas, Juli Krisdianto.

"Kami menolak campur tangan Muhammadiyah dalam management RSI Purwokerto. Kami karyawan RSIP bukan Karyawan Muhammadiyah", kata Agus Riyanto , Ketua Serikat pekerja RSI dalam orasinya.

Ia mengatakan, pengurus Yaasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) yang banyak diantaranya adalah pengurus Muhammadiyah telah melakukan klaim yang tidak bisa dibenarkan atas RSI. "Muhammadiyah mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa RSI itu sudah menjadi milik Muhammadiyah dan kemudian RSI diserahkan ke Universitas MUhammadiyah Purwokerto untuk menjadi RS Fakultas Kedokteran", kata Agus Riyanto. 

Ratusan Pegawai RSIP Diterima Ketua DPRD Banyumas di Gedung Dewan

Ia mengatakan, klaim merasa memiliki RSIP itu ditindak lanjuti dengan mengangkat lima orang pejabat baru dari unsur Muhammadiyah  menggantikan pejabat lama tanpa melalui prosedur yang berlaku di managemen RSIP selama ini.

"Maka kami menolak akuisisi Muhammadiyah atas RSI dan segala campur tangannya.Kami minta Pemkab dan DPRD Banyumas menegur kalau perlu memberikan sangsi para pengurus Yayasan RSI yang sudah tidak amanah", kata Agus. Menurutnya RSIP didirkan atas dasar swasembada murni masyarakat Banyumas atas dasarKebijakan Bupati pada tahun 1986. "Dokumen suratnya kita semua tau, makanya kami tentang akuisisi Muhammadiyah dan kami mengadu ke DPRD dan pemkab ulah Muhammadiyah ini", kata Agus Riyanto.  

"Muhammadiyah ini tidak tau diri,memanng ini RS-nya, tahu-tahu lima teman kami dilengserkan begitu saja," kata Vio Stya, karyawan yang bekerja di bagian rekam medis RSIP  sambil menangis.

Ratusan Karyawan RSI Purwokerto Demo Menolak Mummadiyah di Rumah Sakitnya yang dilakukan di Halaman Kantor Pemkab setempat, hari Jumat.

Dia bahkan mengaku sempat mendengar informasi jika manajemen baru akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal terhadap karyawan RSI Purwokerto yang tidak patuh kepada Muhammadiyah.

"Untuk menjadi pegawai di RSI harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Buku Pola Ketenagaan Rumah Sakit Islam Purwokerto, yaitu memenuhi persyaratan administrasi, pemeriksaan berkas lamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan masa kontrak. Tapi ini ada lima pejabat penting setingkat Kepala Bagian tiba-tiba diangkat tanpa prosedur ," kata Vio.

Usai mendengarkan keluhan-keluhan karyawan RSI Purwokerto, Ketua DPRD Banyumas Juli Krisdiyanto menyatakan akan membawa permasalahan tersebut ke rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) karena menyangkut banyak komponen, baik pegawai pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.  

 "Termasuk masalah dokumen sejarah berdirinya RSI yang diantara landasan surat keputusannya ditandatangani oleh alm Bupati Roedjito", kata Juli.