Mohon tunggu...
Gus Dis
Gus Dis Mohon Tunggu... -

Seseorang yang hanya ingin hidup nyaman

Selanjutnya

Tutup

Olahraga Artikel Utama

Surat Terbuka Kepada Menpora

6 April 2015   22:32 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:27 191
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Olahraga. Sumber ilustrasi: FREEPIK

Soal kewajiban pajak. Harus disosialisasikan. Seperti amanat UU Perpajakan, dimana salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan adalah sosialisasi dan membantu wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka kepada negara.

Jangankan klub sepakbola, belum lama ini Menteri Keuangan melansir ada sekitar 4.000 perusahaan belum memenuhi kewajiban pajak. Tentu dilakukan upaya oleh Dirjen Pajak untuk menangani. Tetapi tentu juga perusahaannya tidak diberhentikan.

Klub juga punya hutang dengan pihak ketiga. Terutama dengan pemain dan pelatih. Debt is debt. Liga mewajibkan hutang harus tetap dibayar, dengan skema yang disepakati. Jika dispute, selesaikan di badan yang sudah tersedia di induk cabang olahraga sepakbola.

Mas Imam,

Jangankan klub sepakbola, perusahaan dengan omzet dan aset triliunan juga punya hutang dengan pihak ketiga. Bahkan ada yang bad-debt. Bahkan kita tentu masih ingat, pemerintah justru yang membayari hutang-hutang mereka melalui bailout.

Lha belakangan, Anda, melalui BOPI, juga masuk ke urusan klub yang dikatakan masih dualisme dan bersengketa di pengadilan. Walah, terus terang, Anda terlalu masuk ke ranah yang tidak perlu diurusi Menpora. Biar saja lembaga di induk cabang olahraga atau pengadilan yang menyelesaikan. Di perusahaan lain juga banyak terjadi. Apa lantas perusahaan yang mengalami sengketa merek dagang atau sengketa kepemilikan saham disuruh berhenti dulu mesin produksinya? Kan tidak begitu.

Mas Imam,

BOPI merekomendasi 16 klub dari 18 klub peserta ISL sebagai klub yang profesional versi BOPI. Kan sejatinya begitu. Bukan BOPI melarang dua klub untuk berkompetisi kan? Karena itu berbeda lho, Mas.

Karena bila BOPI melarang, implikasinya luas dan ke mana-mana. Bukan saja BOPI ‘mematikan’ klub tersebut dan merugikan banyak pihak. Namun, BOPI juga ‘memaksa’ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjalankan ‘kemauan’ BOPI dalam mematikan klub tersebut. Ini nanti bisa menjadi masalah tersendiri Mas. Di ranah konstitusi dan perundangan.

Mohon maaf, saya ‘terpaksa’ harus mengingatkan kembali tentang konstitusi. Mungkin karena kesibukan, Anda tidak sempat membaca-baca lagi tema soal konstitusi dan perundangan.

Mas Imam,

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Olahraga Selengkapnya
Lihat Olahraga Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun