Belajar Kejujuran dari Tukang Sayur

Selama ini akses untuk bisa menjadi orang-orang penting, punya  power di negeri ini hanya bisa dinikmati orang-orang tertentu. Untuk menjadi orang yang punya power membutuhkan modal yang tidak sedikit, terutama modal ekonomi. 

Dalam setiap proses politik untuk mencari orang-orang penting, biayanya tidak main-main. Saya tidak bisa menyebutkan nominal biayanya. Itu sudah menjadi rahasia umum.

Hanya orang-orang berduit, atau orang yang didukung orang berduit saja yang akan bisa punya tiket. Orang-orang yang akses ekonominya lemah, tidak punya jaringan ke pusat-pusat kekuasaan kecil kemungkinan untuk bisa menembus persaingan menuju kekuasaan politik. 

Di dalam berbagai kajian politik, keberhasilan kontestasi politik di Indonesia sangat dipengaruhi pada penguasaan sumber daya materiilnya. Ahli politik tentang Indonesia, Jeffrey A Winters, mengatakan kekayaan adalah sumber kekuasaan paling ampuh dan luwes dalam memengaruhi hasil politik (political outcomes) selama masa non-krisis, dan mereka yang menggunakan kekayaan memiliki pengaruh politik jauh lebih besar ketimbang jumlahnya dalam masyarakat (Prisma, vol.33, 2014).

Para penguasa kekuasaan materiil (kaum oligark) ini yang menjadi penentu persaingan politik. Mereka akan menempel calon-calon yang sekiranya akan menguntungkan kepentingan bisnisnya. para calon pun membutuhkan sokongan oligarki untuk mendukung modal materiil saat kontestasi politik. Realitas ini yang begitu susah untuk dihilangkan dalam tradisi politik di Tanah Air.

Memegang Posisi

Realitas ini yang menyebabkan orang-orang yang bisa memegang posisi penting tidak menjamin merupakan orang yang kompeten, pintar dan  jujur. Begitu banyak kepentingan yang memengaruhi sebuah pengambilan keputusan. Ini yang menyebabkan banyak fenomena aneh dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan ini. Compang-campingnya negeri ini akibat ketidakmengertian para pengambil keputusan bagaimana cara mengelola negeri ini secara baik dan benar.

Beberapa kasus seperti bisa masuknya burunan kelas kakap Djoko S. Tjandra ke Indonesia, bisa mendapatkan KTP elektronik secara mudah, bahkan hadir mendaftarkan peninjauan kembali (PK) kasusnya ke pengadilan merupakan keanehan nyata yang sulit diterima akal sehat. Mana mungkin orang begitu terkenal bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi petugas? Entahlah...

Kasus ini mengingatkan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masikhu yang sudah jelas-jelas masuk ke Indonesia tapi pihak imigrasi menyangkal bahwa Harun Masiku masih di luar negeri. Bagaimana ini bisa terjadi?

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menghentikan program kartu pra kerja setelah mendapatkan protes dari berbagai kalangan, termasuk dari KPK. Kartu pra kerja senilai Rp5,6 triliun ini dinilai salah urus. Bahkan setelah presiden merevisi peraturan pemerintah (PP) tentang pra kerja pun protes masih muncul. 

Bagaimana mungkin program kartu pra kerja yang membutuhkan biaya begitu besar dilakukan tidak melalui perencanaan yang matang. Apakah negara kekurangan stok orang yang ahli dalam perencanaan program? Sehinga program kartu pra kerja itu harus dihentikan di tengah jalan? Direvisi lagi?