Mengulas Patologi Birokrasi dan Upaya Pencegahannya

            Menurut Sondang Siagian (1994) disebutkan bahwa jenis patologi birokrasi seperti penyalahgunaan wewenang, persepsi yang didasarkan pada prasangka, pengaburan masalah, menerima sogok/suap, pertentangan kepentingan, status quo empire building, complacency, nepotisme, paranoia, sikap opresif, patronase, astigmatisme, xenophobia, ritualisme, counter productive, mediocrity, stagnasi, sabotase, diskriminasi, berbelit-belit, sycophancy, tampering, tokenisme, dan vested interest.

Diagnosis Patologi Birokrasi dan Solusi Masa Depan

            Tidak bisa dipungkiri bahwa secara empiris terkadang sulit untuk mendeteksi darimana sumber penyakit yang sedang berlangsung singkat atau lama dalam pemerintahan (organisasi publik). Hal ini dikarenakan menyangkut mekanisme kerja dan sistem penyelenggaraannya. Pendekatan perilaku organisasi dan hubungan antara manusia bisa diterapkan untuk menangani maslah budaya yang sudah nampak dalam organisasi. 

Secara teoritis, upaya melakukan perubahan dalam sebuah organisasi dikenal dengan pengembangan organisasi atau organization development (OD). Melalui pengembangan tersebut akan terjadi dinamika organisasi yang dinamakan organization dynamic menurut Miles (1975), bahwa organisasi selalu berkembang melalui pendekatan-pendekatan yang inovatif dalam merencanakan perubahan organisasi. Hal tersebut tergantung dari segi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan.

            Mengacu pada pemikiran Friedman (1992) bahwa untuk mengembangakn suatu organisasi adalah dengan empowerment (pemberdayaan). Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap: 1) melalui penyadaran dan pembentukan perilaku, 2) transformasi kemampuan berupa pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan 3) peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif. 

Perbedaan yang menonjol antara Organization Development dengan empowerment antara lain organization development merupakan upaya yang dilakukan dengan mendiagnosis organisasi selanjutnya dilakukan penelitan dengan action research untuk mengetahui dan memperbaiki/megobati penyakitnya serta adanya perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Sedangkan pada empowerment (pemberdayaan) yakni upaya yang dilakukan untuk memperbaiki suatu sistem atau kondisi yang tidak baik dalam organisasi penekanannya pada pemberdayaan manusia (mengupayakan peningkatan produktivitas dalam kinerjanya) dalam rangka memberdayakan sumber daya lain yang dimiliki misalnya mesin-mesin/sarana prasarana, modal, kekayaan alam, dan lain-lain. 

Pada organization development dalam melakukan action research sebaiknya menggunakan jasa konsultan dari luar supaya pengamatan terhadap gejala dan hal-hal yang menyimpang dalam organisasi tersebut lebih obyektif tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti diambil dari dalam intern organisasi. Permasalahan organisasi diamati mulai dari tingkat individual level diagnosis, grup level diagnosis, dan organisational level diagnosis. 

Permasalahan yang ada dalam organisasi bisa saling berkaitan diantara ketiga level tersebut karena apa yang dikerjakan individu/kelompok kerja dalam satuan organisasi tidak terlepas dari desain/struktur organisasi serta prosedur kerja unit lain. Hal ini disebabkan bahwa akibat dari hasil kerjanya mengimbas pada seluruh bagian dan menjadi tolak ukur kinerja lembaga. 

Apa yang telah menjadi solusi dari permasalahan akan disosialisasikan dan dilakukan pembelajaran terhadap perilaku yang diinginkan, demikian seterusnya. Apabila dalam proses pembelajaran tidak mampu untuk mengubah budaya yang diinginkan maka konsultan akan merefleksi kembali dan kemungkinan akan merubah atau memodifikasi perlakuan terhadap organisasi dan seterusnya sehingga penyakit birokrasi bisa diobati/diminimalisir.

Kesimpulan

            Organisasi publik di pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan akan banyak tergantung pada kebijakan yang dihasilkan oleh pejabat daerah dan dalam implementasinya tergantung dari pegawai pemerintahnya. Sehingga keberhasilan suatu implementasi kebijakan dalam proses penyelenggaraan dipengaruhi oleh bagaimana aparatur pemerintah tersebut menjalankannya.