Administrasi Penggajian yang Keliru

Kita harusnya tetap  bersimpati pada para Menteri, kalau mengatakan gaji nya jauh lebih kecil dari pada direksi BUMN.
Mungkin bukan kenaikan gaji yang diminta .

Tapi mungkin RASA KEADILAN nya yang tersinggung.
Kenapa bisa , direksi BUMN kok gaji+ tunjangannya kalahkan
menteri ?

Padahal menteri yang cari ,pilih dan  angkat direksi BUMN itu.
Terkait besaran gaji menteri , kalau itu benar , maka kalau saya yang jadi presiden nya ,ya nggak tega lah.
Apa susah nya panggil staf ,  buat konsep aturan baru gaji menteri dan direksi BUMN. Toh semua di bawah administrasi langsung presiden.

Dalam bayangan saya paling tidak ada :  2 jalan keluar.
Turunkan gaji direksi BUMN atau naikkan gaji + tunjangan Menteri . Supaya ada rasa keadilan yang masuk akal.

Saran , kalau tidak mau di demo rakyat ,ya turunkan gaji direksi BUMN. Apa sulitnya jalankan perusahaan BUMN yang rata - rata hampir bisnis nya sudah lama memonopol dinegara ini.
Belum lagi dukungan negara tiada habisnya. Rugi pun ditalangi negara. Dengan gaji selangit , tidak ubahnya negara justru menjadikan mereka ' raja". Saya simpati khusus sama menteri BUMN.  Nggak habis pikir , direksi BUMN yang dia  pilih dan angkat , gajinya bisa jauh lebih gede. Karena jiwa besar nya lah , bisa hadapi semua cobaan ini.

Mungkin ini sisa aturan jaman jadul yang di copy paste . Bahwa menteri meski gaji kecil tapi punya dana operasional atau taktis  yang besar dan bisa pakai setiap saat.  Tapi di era pemerintahan sekarang , yang namanya dana taktis atau operasional pejabat negara , harus tetap tercatat atau di pertanggung jawabkan secara jelas dan benar disetiap rupiah yang dikeluarkan.

Terimakasih para menteri yang sudah mengabdi dan bekerja keras buat negeri dan bangsa Indonesia.