Kepada Presiden, KPK dan Menteri tolong, saat ini jangan terlalu berharap kepada inspektorat atau Pengawas Internal di kementerian dan BUMN. Â
Dalam sistem organisasi, divisi audit internal itu satu kesatuan dibawah komando Kepala Dinas atau Dirut. Jadinya, kadang seorang jadi pimpro proyek, di lain waktu di mutasi jadi auditor internal. Bayangkan situasi seperti itu, pasti akan ada rasa tidak enak. Teman sendiri di audit. Â Lain waktu, teman itu ganti yang audit.
Kalau inspektorat dan SPI jadi angker dan seperti kepanjangan KPK, ya harus divisi itu harus independen atau sejajar level kepangkatan nya dengan Dirut di BUMN atau kepala daerah di daerah atau dirjen di kementrian. Kalaupun tidak bisa, paling sedikit satu level dibawahnya.
Staf auditor pun  harus punya jenjang  karir sendiri di divisi audit internal. Jangan di mutasi ,dipindah kedivisi lainnya. Misal pindah kebagian pengadaan. Ini rada konyol.
Laporan audit ke siapa, ya ke menteri dan semua. Semua di tembusi. Misal ada MOU dengan KPK ya, otomatis KPK di tembusi. Bisa juga Polri atau Kejaksaan. Â Kalau ada indikasi penyimpangan, KPK tinggal follow up.
Dengan sistem organisasi di atas , Inspektorat dan SPI akan jadi divisi bergengsi di setiap instansi. Bukan dianggap divisi angin lalu saja.Â
Tapi kumpulan profesional dan punya integritas. Â Mereka diisi oleh orang orang hebat juga dibidangnya. Kalau pun, perlu bantuan tenaga ahli khusus, dianggarkan saja, mereka bisa undang tenaga ahli untuk melengkapi hasil audit.
Kelak para direksi dan dirjen, nggak main main lagi kerjanya. Serius kerja untuk negara. Nggak asal sibuk, mondar mandir. Â Ujung ujungnya, biaya operasional tinggi, perusahaan negara terus merugi.
