Seperti yang di dengungkan sejak awal memerintah , program kerja kabinet Jokowi-JK ,adalah menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim. Â Alasan utama adalah Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17 ribu pulau. Dengan wilayah lautan 2/3 dan daratan 1/3 dari seluruh luas wilayah Nusantara.Â
Dengan luas nya kawasan laut yang di miliki , maka itu salah satu potensi  untuk mencapai kemakmurannya  bangsa dari pengelolaan kelautan.Â
Yakni denganmendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
Salah satu point penting  namun paling sulit , adalah industri perkapalan kita. Â
Permasalahan Industri perkapalan di Indonesia cukup komplek . Bukan hanya tentang Permodalan , SDM -sumber daya manusia yang masih kurang , Sarana  dan prasarana industri yang masih terbatas dan penerapan tehnologi modern yang tergantung dengan asing.
Kita tidak perlu membahas lebih dalam permasalahan di atas , karena masalah masalah itu sudah ada sejak lama. Selalu ada upaya upaya konkrit dari semua unsur baik pemerintah maupun swsata , namun karena industri kapal nusantara masih banyak impor , sehingga rentan dengan masalah pembiayaan dan efisiensi . Belum lagi terhnologi baru yang menyertainya. Â Jadinya , permasalahan terus berkutat di itu itu juga.Â
Sebagai bekas negara maritim di era kerajaan Mojapahit , kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan kerjaaan Sulawesi, mestinya fakta sejarah itu bisa jadi pendorong untuk menghadirkan kembali nusantara terkenal di dunia sebagai negara maritim lengkap dengan industri kapal nya .
Pertanyaan besarnya , apa lengkah konkrit kita , sementara industri kapal modern masih jalan di tempat dengan berbagai permasalahnnya.Â
Apa dengan suntikan modal dan insentif ke industri kapal dalam negeri ? Pemerintah sekarang (baca Menkeu) , kelihatannya , jeli melihat situasi dan tidak asal keluar dana negara untuk mendukung program industri kapal dalam negeri. Segala enpengeluaran dana dari negara peruntukannya harus jelas , efisien dan efektif .  Pemerintah harus yakin , memberi modal ke industri kapal dalam negeri , jangan seperti menggarami  laut ...artinya sia sia.Â
Apalagi saat ini , pembangunan infrastruktur dermaga dan pelabuhan , untuk tol laut di genjot dengan menggebu gebu oleh pemerintah. ini harus di barengi oleh industri lain yang mendukung. Baik industri perikanan , Pariwisata maritim maupun industri kapal baik niaga maupun kapal militer untuk keamanan laut di seluruh pelosok nusantara.
Salah satu upaya yang juga di pikirkan dan di kerjakan oleh pemerintah adalah menggalakkan kembali industri kapal tradisional. Â Cuma terlihat hanya di level menteri. Bukan level presiden selaku kepala negara. Mungkin Jokowi belum sadar , dan masih senang selfi di jalan jalan tol di pelosok negeri. bisa bisa rakyatnya bosan. Â Ini yang selalu di takutkan olej Jokowi, kalau sampai rakyat bosan.Â