MK vs DPR dalam Syarat dan UU Pilkada, Mana yang Lebih Legitimate?

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui Pilkada, rakyat berkesempatan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah yang akan mengarahkan pembangunan dan pemerintahan lokal. Namun, proses Pilkada di Indonesia sering kali diwarnai oleh perdebatan terkait peraturan yang mengatur pelaksanaannya. Salah satu isu yang mencuat saat ini adalah perbedaan pandangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai ketentuan Threshold dan syarat usia calon kepala daerah. 

Artikel ini akan membahas peran dan kewenangan MK dan DPR dalam konteks Pilkada, analisis perbedaan keputusan mereka, serta dampaknya terhadap legitimasi proses pemilihan di Indonesia.

Peran dan Kewenangan MK dan DPR dalam Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran vital dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia, termasuk undang-undang yang mengatur Pilkada. MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 

Dalam konteks Pilkada, MK telah mengambil langkah-langkah penting seperti menurunkan ambang batas (Threshold) partai politik yang dapat mengusung calon kepala daerah dan mengubah batas usia minimum calon kepala daerah. 

Keputusan-keputusan ini diambil setelah MK mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesetaraan dalam partisipasi politik dan kemudahan akses bagi calon pemimpin muda.

Di sisi lain, DPR memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan undang-undang yang mengatur Pilkada. Sebagai lembaga legislatif, DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) berperan dalam merumuskan aturan main yang akan diikuti dalam proses Pilkada. Kewenangan ini mencakup penetapan Threshold partai politik dan persyaratan usia calon kepala daerah. Dalam beberapa kasus, DPR memiliki pandangan yang berbeda dengan MK, seperti saat ini, terkait ketentuan Threshold dan usia calon kepala daerah.

Analisis Perbedaan Keputusan MK dan DPR

Dalam hal Threshold, MK memutuskan untuk menurunkan ambang batas partai politik yang dapat mengusung calon kepala daerah. Alasan di balik keputusan ini adalah untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi partai politik yang memiliki suara minoritas di DPRD untuk tetap berpartisipasi dalam Pilkada. MK menilai bahwa penurunan Threshold akan mendorong pluralisme dan menghindari dominasi partai besar. 

Namun, DPR tidak sepenuhnya sejalan dengan keputusan ini. DPR menolak penurunan Threshold, dengan alasan bahwa ambang batas yang lebih tinggi diperlukan untuk memastikan stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif. Meskipun demikian, DPR menerima sebagian keputusan MK terkait presentase suara partai yang tidak masuk DPRD.