Gara-Gara Raport Merah, Jokowi Marah-Marah

[caption id="" align="alignnone" width="780" caption=" Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo menyidak loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (18/10/2013). | Fabian Januarius Kuwado"][/caption]

Kali ini Jokowi betul-betul marah. Tapi marah Jokowi bukan dengan kata-kata 1000% atau 2000%. Cukup membanting berkas ke meja di kantor Walikota Jakarta Timur saat meninjau langsung loket pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di lantai dasar. Di sana, Jokowi bertanya kepada petugas loket tentang bagaimana jika warga ingin mengurus tanda daftar perusahaan.(sumber).

Ternyata penjelasan petugas dari para PNS tidak memuaskan Jokowi, malah banyak petugas yang tidak berada di tempat kerjanya. Hal inilah yang membuat Jokowi marah. Betapa tidak marah, para petugas itu tidak sigap melayanai warga.

Terbukti dengan datangnya Jokowi secara tiba-tiba membuat mereka kelabakan. Apalagi kalau yang datang warga biasa ingin mengurus surat-surat pastinya akan tidak terlayani atau terlambat karena petugasnya tidak ada di tempat.

Raport merah para petugas di kantor Walikota Jakarta Timur telah diketahui Jokowi dan inilah yang membuat Jokowi marah. Marah bukan karena dirinya yang dilecehkan. Tapi ini merupakan pelecehan terhadap tugas yang diemban oleh para pegawai di kantor walikota Jakarta Timur itu.

Bagaimana warga mau puas dengan kinerja Jokowi jika dibawahannya masih belum bisa berubah kinerjanya. Masih berleha-leha padahal warga sangat membutuhkan pelayanan prima yang cepat tepat dan akurat.

Entah apa yang bakal dilakukan oleh Jokowi nantinya terkait kunjungan yang tidak memuaskan di kantor Walikota Jakarta Timur itu. Pastinya mereka akan terkena sanksi dari sang Gubernur. Hal ini agar perbuatan mereka seperti itu tidak mereka ulangi dan tidak ditiru oleh petugas di kantor yang lain.

Memang susah mengubah budaya kerja “santai” bagi pelayanan masyarakat di negeri ini. Inilah yang membuat birokrasi kita morat-marit karena budaya santai dan lemot. Dari sini akan timbul celah suap yang dilakukan warga untuk mempercepat urusannya. Dengan uang “pelicin” ini maka urusan warga akan jadi lancar.

Untuk menghilangkan budaya suap inilah Jokowi mewanti-wanti aparatnya agar bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Melayani warga dengan prima dan tidak bertele-tele. Melakukan warga sama tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Sehingga budaya suap-menyuap akan hilang di negeriini.

Salam Kompasiana.