Mohon tunggu...
Gunawan
Gunawan Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Sekedar ingin berbagi melalui tulisan

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi Hater: Kartu Jakarta Pintar Jadi Senjata Baru

2 April 2014   15:52 Diperbarui: 24 Juni 2015   00:11 643
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption id="" align="alignnone" width="620" caption="Jokowi dan KJP (sumber:lipsus.kompas.com)"][/caption]

Pagi ini lihat berita di tv on* mereka menemukan bahwa KJP (Kartu Jakarta Pintar) rawan kecurangan dan telah diselengkan oleh pihak sekolah. ICW menemukan dan memberitakannya di TV On* kata mereka ada pemotongan yang dilakukan pihak sekolah saat mencairkan di bank.

Ada lagi kecurangan KJP juga katanya diselewengkan dan dinikmati oleh anak-anak yang bukan tidak mampu. Mereka menuduh tidak tepat sasaran. Orang yang mampu kok bisa punya KJP. Tuduhan yang terlihat sumir saat musim kampanye ini.

Sepertinya mengulik Jokowi akan terud dilakukan. Segala macam program Jokowi yang bergulir akan dikritisi tajam dan akan diungkit dan diungkap secara besar-besaran di tv-tv milik rival Jokowi. Ini tahun politik dan hal itu biasa saja.

Menurut penulis KJP bukanlah hal yang bisa dicurangi. Bahkan program kementerian pendidikkan yang menggelontorkan trilyunan untuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),dana Bidikmisi (Biaya Pendidikkan mahasiswa Miskin) juga rawan penyelewengan.

Apa sih yang gak diselewengkan di negeri ini. Walau ada KPK para penyeleweng ini tidak takut bahkan semakin "gragas" (red;serakah). Saya pernah menulis bahwa bidikmisi juga dinikmati oleh anak-anak yang ternyata mampu. Ini sangat gampang karena puhak desa dan kelurahan gampang mengeluarkan surat keterangan miskinj dengan membayar 20-50 ribu rupiah saja.

Belum lagi BLT yang juga tidak tepat sasaran. Karena memang pendataan untuk orang miskin dan kriteria miskin masih 'buram" di negeri ini. Belum lagi para pengemis yang kita nilai miskin ternyata bisa punya penghasilan 25 juta sebulan, mengalahkan gaji manajer sebuah kantor bonafid.

Jadi menurut saya KJP sebenarnya bukan untuk rakyat miskin tapi untuk semua orang seperti misi dan visi Jokowi ketika menjabat menjadi Presiden RI nanti. Berdasarkan visi misi itu Jokowi sebenarnya akan menggratiskan semua jenjang pendidikkan.

Sebenarnya tak perlu digembor-gemborkan, tegakan hukum bagi para penyelewengan itu. Mental pejabat yang suka menyelewengkan uang rakyat yang bukan hak nya tak belajar dari pengalaman para pelaku koruptor dan pelaku korupsi yang akhirnya menderita lahir dan batin. Pemakan uang yang bukan haknya seperti menumbuhkan kanker ditubuhnya sendiri.

Salam Kompasiana

Artikel Terkait:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun