Sementara garis kemiskinan penduduk di NTT pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 403. 005/kapita/bulan (78,44 persen).
Sementara rilis data penduduk miskin di NTT tahun 2021 ini belum ada. Tapi, saya sendiri berkeyakinan bahwa, pasti ada lonjakan angka kemiskinan yang begitu besar dari tahun sebelumnya (2020).
Meski harus diakui bahwa, saya adalah orang yang tidak mudah percaya begitu saja pada data survei. Terlepas dari apa jenis metode yang mereka gunakan dalam survei itu.
Lantaran, ada kecendrungan bahwa, angka yang ditulis di atas kertas tidak selalu relevan dengan angka kemiskinan yang riil di lapangan. Tapi, sudahlah. Setidaknya, angka-angka tersebut mendekati rata-rata.
Lebih lanjut, terkait kebijakan pemerintah di tengah pandemi ini, baik dalam memberikan bantuan sosial dan sebagainya itu perlu juga untuk diapresiasi. Meski dalam ranah ini saya bukanlah salah satu penerima, tetapi, saya kira, para sahabat yang terkena PHK dan keluarga yang kurang mampu telah merasakan manfaatnya.
Begitulah seharusnya, negara harus hadir. Jawaban yang paling menonjol dari pemerintah terhadap tragedi pandemi ini adalah keprihatinan dan selebihnya solidaritas.
Yang dibutuhkan oleh masyarakat NTT saat ini adalah pengejawantahan program dan sederet kebijakan yang sebelumnya pernah diwacanakan oleh pemerintah provinsi. Tentu saja dalam hal ini kaitannya pengentasan kemiskinan.
Hal itu, misalnya, dapat dimulai dari sektor pertanian berikut pariwisata. Kedua hal ini ada baiknya dilaksanakan secara simultan dan berbetulan.
Dari ranah pertanian, misalnya lagi, dengan memasok pupuk bersubsidi. Karena fakta di depan mata, memasuki musim tanam gelombang ke II ini, petani di berbagai desa di NTT mengeluhkan ketiadaan pupuk bersubsidi.
Ada pun pupuk yang tersedia di pasaran saat ini adalah pupuk non-subsidi yang harganya tiga kali lipat dari pupuk bersubsidi. Tentu saja petani akan kelabakan bila harus memaksakan diri membeli pupuk non-subsidi untuk pertanian mereka.
Dengan begitu, pemprov NTT secepatnya mendekati dan/atau berkomunikasi dengan pemerintah pusat atau BUMN Pupuk soal suplai pupuk ke daerah. Jangan sampai nanti, karena kelangkaan pupuk ini, petani akan gagal panen dan berujung pada kisutnya pendapatan dan pati makin miskin.
