Fakta lain kuga menyuguhkan bahwa setiap Kepala Daerah yang ikut 'baku hantam' digelanggang politik didanai oleh para pengusaha-pengusaha. Para penguasa menginvestasikan uangnya dalam kancah perpolitikan di daerah untuk kemudian menuaikan hasilnya dalam keterlibatan menentukan arah kebijakan.
Imbasnya permainan politik banal antar elit di daerah dan pengusaha tak terelakan. Tumbalnya adalah petani. Harga-harga komuditas sulit beranjak naik sementara harga barang pabrikan tak pernah turun.
Harga-harga komuditi pertanian lebih ditentukan pasar melalui hukum penawaran. Permintaan tinggi maka harga jadi naik, sementara bila permintaan rendah, penawaraan tinggi, harga turun. Dan disin permintaan hanya datang dari satu pihak yakni pengusaha.
Para petani tidak sedikit pun dilindungi oleh Perda atau produk hukum semacamnya yang memproteksi serta mengintervesi harga demi menstabilkan perekonomian para petani.
Ketidakadilan struktural yang dihadapi oleh masyarakat Manggarai Raya (Manggarai Tengah, Barat dan Timur) sebenarnya berbasis pada konsep balas budi penguasa terhadap pengusaha (pembisnis).
Semakin banyak modal yang dicalak oleh pengusaha dalam mendukung kandidat terkait, semakin besar pula turut andilnya dalam menentukan kebijakan.
Saya pikir modus seperti ini tidak hanya ada direksa wilayah Manggarai saja ya, didaerah-daerah lain pun demikian. Analisis ini diambil mengingat pengaruh 'orang dalam' yang menjadikan azas pertimbangan elit daerah.
Wilayah Manggarai yang subur dan luas adanya menghadirkan kemasyuran bagi hidup para petani. Sisi lain, dalam mengeksplorasi kekayaan-kekayaan ini seharusnya diimbangi oleh regulasi dan arah kebijakan yang seimbang.
Terminologi 'seimbang' yang daya maksudkan disini adalah adanya pemerataan pembagian hasil antar penguasa, pengusaha dan petani.
Entah sampai kapan Ema Pemerenta (Bapa Pemerintah) yang punya wewenang melindungi masyarakatnya itu baru sadar dan melek dengan nestapa para petani. Entah, saban...
Baca juga: Pertanian di Daerah Sulit Berkembang karena Hal Ini
