Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ), Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN periode kepengurusan 2017 - 2022 yang disampaikan secara tertulis pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara ( KMAN VI ) di Sentani Wilayah Adat Bhuyaka Kabupaten Jayapura Papua pada, 27 Oktober 2022, dikutip, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak - hak Masyarakat Adat tidak mengalami kemajuan.
Hal tersebut disebabkan lahirnya berbagai peraturan perundang - undangan seperti Undang - undang Cipta Lapangan Kerja ( UU CILAKA ) yang dianggap mengancam hak hidup dan ruang kelola Masyarakat Adat atas wilayah adat dan sumber agrarianya.
Hingga Agustus 2022, penetapan Hutan Adat hanya mencapai 75.783 Hektar dari 17.070.397 Hektar yang teregistrasi dari BRWA. Alih-alih mempercepat pemulihan hak Masyarakat Adat atas hutan adat sebagimana dimandatkan dalam Putusan MK.35/2012. Sebanyak 240 hektar malah dirampas melalui program perhutanan sosial ( HD, HKM, HTR, Kemitraan ).
Lahirnya UU CILAKA diikuti dengan Proyek Strategi Nasional ( PSN ) yang akan merampas wilayah - wilayah Masyarakat Adat, merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari oleh Masyarakat Adat untuk mempertahankan eksistensi dan wilayah adatnya dari ancaman predator - predator berkedok PSN.
Sehingga dengan berlangsungnya KMAN VI ini menghasilkan Resolusi dan Maklumat yang dapat mempercepat serta memperluas perubahan Hukum dan Kebijakan mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Desa. ( Viktor Done )
