Kontraversi di Balik Pemberian Gelar Doktor kepada Ir. Soekarno: Penghargaan atau Sekadar Simbol Politik

Pemberian gelar doktor kehormatan kepada Ir. Soekarno dari berbagai universitas ternama di dunia telah menuai pujian dan kritik. Bagi sebagian orang, gelar tersebut merupakan pengakuan atas kontribusi besar Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan dan perdamaian dunia. Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan motif di balik penghargaan ini, memandangnya sebagai langkah politis yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prestasi akademis atau intelektual. 

Pemberian gelar doktor kehormatan kepada Soekarno memang menimbulkan berbagai reaksi, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, gelar-gelar ini dianggap sebagai pengakuan yang layak atas perjuangan Soekarno di kancah internasional. Namun, di sisi lain, beberapa pihak melihatnya sebagai bentuk penghargaan yang lebih bersifat politis daripada akademis. Ada kekhawatiran bahwa universitas-universitas yang memberikan gelar tersebut mungkin melakukannya untuk mendapatkan keuntungan diplomatik atau sebagai cara untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, tanpa benar-benar mempertimbangkan kontribusi ilmiah Soekarno secara mendalam.

Salah satu contoh kontroversi adalah ketika Universitas Michigan di Amerika Serikat memberikan gelar Doctor Honoris Causa kepada Soekarno pada tahun 1961. Beberapa akademisi dan politisi di Amerika Serikat mempertanyakan keputusan ini, mengingat pada saat itu, hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat sedang tegang karena posisi Soekarno yang cenderung mendekati blok Timur selama Perang Dingin. Mereka berargumen bahwa pemberian gelar tersebut lebih didasarkan pada kepentingan geopolitik daripada prestasi intelektual atau akademik yang jelas. Kritik ini diperkuat oleh pandangan bahwa Soekarno, meskipun seorang pemimpin yang visioner, tidak memiliki kontribusi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan atau akademik yang biasanya menjadi dasar pemberian gelar doktor kehormatan.  

Kontroversi serupa juga terjadi ketika Soekarno menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Lomonosov di Moskow, Uni Soviet, pada tahun yang sama. Pada saat itu, hubungan Indonesia dengan blok Timur sangat dekat, dan pemberian gelar tersebut dipandang oleh banyak pengamat internasional sebagai bagian dari strategi politik Uni Soviet untuk memperkuat aliansi dengan Indonesia. Kritikus berpendapat bahwa gelar tersebut tidak murni diberikan karena prestasi atau kontribusi akademis, melainkan sebagai alat untuk mendukung agenda politik global Soviet. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai integritas universitas dalam mempertimbangkan alasan di balik penghargaan tersebut. 

Pemberian gelar doktor kehormatan kepada seorang pemimpin politik bisa dianalogikan seperti memberikan medali kehormatan kepada seorang atlet yang memenangkan pertandingan bukan karena keahliannya, tetapi karena keberpihakan juri. Jika penghargaan tersebut diberikan atas dasar pertimbangan politis atau strategi tertentu, maka nilai asli dari penghargaan itu sendiri dapat dipertanyakan. Sama seperti medali yang kehilangan maknanya ketika diberikan bukan atas dasar prestasi, gelar kehormatan yang diberikan tanpa pertimbangan akademis yang kuat dapat menimbulkan kontroversi dan mengaburkan batas antara penghargaan yang tulus dan simbol politik belaka.