Hubungan kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto merupakan salah satu hubungan kerja sama yang paling tua di Indonesia. Hubungan kerja sama tersebut dapat tetap aktif hingga saat ini karena adanya kesamaan fakta serta status pendidikan dan kebudayaan antara Daerah Istimewa Yogykarta dan Kyoto.
Kedekatan antara pemimpin Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dengan tentara Jepang yang nantinya menjadi Gubernur Kyoto, Yukio Hayashida saat Perang Dunia II membuat kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto semakin mudah untuk dilakukan.
Selanjutnya, persamaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto sebagai kota pusat budaya dan pendidikan harus menjadi potensi yang diolah dengan baik.
Berdasarkan berbagai kesamaan tersebut, maka dibentuklah Sister Province pada tahun 1985, sebuah kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto.
Dalam lingkup diplomasi, kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto masuk di dalam paradiplomasi.
Melalui kerja sama tersebut, diplomasi di Indonesia mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Berikut beberapa harapan bagi diplomasi Indonesia kedepannya selama adanya kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto.
Pertama, kerja sama dalam bidang ekonomi antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto harus diperkuat. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia harus bisa memancing investor dari Kyoto untuk masuk dan melakukan investasi.
Selanjutnya, Indonesia harus bisa membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mendatangkan dan memberikan pelatihan dari Kyoto sebagai tenaga ahli.
Kedua, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebaiknya, dana yang didapat dari hasil investasi bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas umum.
Ketiga, harapannya para investor lokal Indonesia khususnya yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diarahkan untuk berinvestasi di Kyoto yang merupakan kota pusat budaya dan pariwisata di Jepang.
Adapun semua itu merupakan harapan dari kerja sama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto memasuki dekade ke-4 dari kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto.
Tentunya, dalam mejalin kerja sama, pasti ditemukan banyak hambatan. Berikut beberapa hambatan yang terjadi dalam kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto.
Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga hubungan yang baik dalam kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto. Artinya, semakin bagus kualitas SDM yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kyoto, maka akan semakin bagus dan maju kerja sama tersebut.
Lalu mengapa SDM menjadi hambatan? Walaupun nantinya dalam sebuah kerja sama, perbaikan kualitas SDM akan terjadi, namun dalam proses tersebut, SDM dapat menjadi hambatan dalam proses kerja sama.
Faktanya, menurut Wicaksono berdasarkan hasil penelitiannya, kerja sama yang dijalin antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto terlihat remeh dan hanya sekedar simbolis saja. Hal tersebut terjadi karena adanya pergantian ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hal itu menunjukan bahwa setiap individu memiliki kualitas yang berbeda yang dapat menyebabkan perubahan pengambilan keputusan secara drastis.
Hal lainnya, ternyata segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bawah naungan BPKM.
Kurangnya koordinasi dan pemahaman yang selaras antara pemerintah dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta akan memperkuat hambatan yang ada dalam kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto.
Tak hanya dari sisi SDM-nya saja, namun bahasa juga menjadi hambatan bagi terjalinnya kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto. Perbedaan bahasa dan tingkat penguasaan bahasa dari masyarakat di masing-masing daerah yang kurang, khususnya di kalangan pemerintah sebagai agen utama dari kerja sama, memainkan peran penting.
Baiknya, pemerintah fasih menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh rekan kerja sama. Jalan keluar lainnya adalah pemakaian bahasa internasional dalam proses komunikasi yang terjadi.
Tentu saja, penmakaian bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang bekerja sama dapat mempermudah proses komunikasi dalam kerja sama yang dilakukan.
Hambatan lain yang terjadi selama Indonesia dan Jepang menjalin kerja sama adalah pada tahun 2020. Saat itu, hubungan kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto mengalami ancaman karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak sektor baik di Daerah Istimewa Yogykarta maupun Kyoto hancur.
Contohnya, rencana kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kyoto harus mundur bahkan dibatalkan.
Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa masyarakat yang ada di Indonesia maupun Jepang banyak yang terkena Covid-19 sehingga hal itu membuat masyarakat lain tidak leluasa berpergian apalagi dengan tujuan ke negara lain.
Kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto merupakan salah satu contoh dari paradiplomasi yang terjadi di Indonesia.
Keputusan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto untuk menjalin kerja sama Sister Province merupakan hal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Kerja sama tersebut memfasilitasi pertukaran sosial dan budaya yang dapat memberikan pemahaman yang sama dalam masyarakat di daerah yang tergabung.
