Hal itu menunjukan bahwa setiap individu memiliki kualitas yang berbeda yang dapat menyebabkan perubahan pengambilan keputusan secara drastis.
Hal lainnya, ternyata segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bawah naungan BPKM.
Kurangnya koordinasi dan pemahaman yang selaras antara pemerintah dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta akan memperkuat hambatan yang ada dalam kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto.
Tak hanya dari sisi SDM-nya saja, namun bahasa juga menjadi hambatan bagi terjalinnya kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto. Perbedaan bahasa dan tingkat penguasaan bahasa dari masyarakat di masing-masing daerah yang kurang, khususnya di kalangan pemerintah sebagai agen utama dari kerja sama, memainkan peran penting.
Baiknya, pemerintah fasih menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh rekan kerja sama. Jalan keluar lainnya adalah pemakaian bahasa internasional dalam proses komunikasi yang terjadi.
Tentu saja, penmakaian bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang bekerja sama dapat mempermudah proses komunikasi dalam kerja sama yang dilakukan.
Hambatan lain yang terjadi selama Indonesia dan Jepang menjalin kerja sama adalah pada tahun 2020. Saat itu, hubungan kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto mengalami ancaman karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak sektor baik di Daerah Istimewa Yogykarta maupun Kyoto hancur.
Contohnya, rencana kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kyoto harus mundur bahkan dibatalkan.
Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa masyarakat yang ada di Indonesia maupun Jepang banyak yang terkena Covid-19 sehingga hal itu membuat masyarakat lain tidak leluasa berpergian apalagi dengan tujuan ke negara lain.
Kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto merupakan salah satu contoh dari paradiplomasi yang terjadi di Indonesia.
Keputusan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto untuk menjalin kerja sama Sister Province merupakan hal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Kerja sama tersebut memfasilitasi pertukaran sosial dan budaya yang dapat memberikan pemahaman yang sama dalam masyarakat di daerah yang tergabung.
