Menilik Perbedaan Zaken Kabinet Prabowo versus Soekarno dan Harapan Rakyat pada Pemerintahan Baru

Khabarnya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia periode 2024-2029 akan membentuk kabinet Prabowo-Gibran yang dinamakan sebagai zaken kabinet.

Sekalipun namanya sama dengan beberapa kabinet di era Presiden Soekarno, Dahnil Anzar Simanjuntak  memastikan bahwa zaken kabinet bentukan Prabowo Subianto tidak sama alias berbeda dengan zaken kabinet era Soekarno.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak selaku jubir Ketuam Umum Partai Gerindra. Prabowo Subianto dalam acara "Dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV" pada hari Rabu, 11 September 2024. 

Menurut Dahnil, para menteri yang direkrut oleh Prabowo  dalam zaken kabinet tersebut adalah figur yang punya kompetensi dan integritas.

Baca juga: Plus Minus Kabinet Gemuk yang Patut Dipertimbangkan Pragib

Menteri profesional ini bisa berasal dari parpol atau non-parpol. Dengan demikian, tidak ada dikotomi Parpol dan nonparpol, urai sang jubir Ketum Parpol Gerindra. 

Ada dua hal yang ditekankan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak terkait kriteria menteri yang duduk dalam zaken kabinetnya Prabowo:

• Memiliki integritas
• Memiliki kompetensi.

Sementara menteri-menteri yag direkrut dalam zaken kabinet era Soekarno, dengan jelas disampaikan bahwa para menteri itu berasal dari ahli yang mumpuni di bidangnya dan tidak melihat asal partai.

Baca juga: Bisakah Susu Ikan Jadi Alternatif Pengganti Susu Sapi Program Makan Bergizi Gratis?

Zaken Kabinet Era Presiden Soekarno

Kabinet Djuanda yang terbentuk pada tahun 1957 pada masa Orde Lama. Merujuk laman esi.kemdikbud.go.id, Zaken Kabinet Djuanda hanya berlangsung beberapa bulan saja, dari tanggal 9 April 1957 - 10 Juli 1957. 

Baca juga: Teras Rumah Jadi Tempat Pangkas Rambut, Alvarez Biayai Kuliah Hingga Tamat

Terbentuknya zaken kabinet Djuanda setelah Kabinet Alisastroamidjojo II jatuh pada tanggal 14 Maret 1957. Jatuhnya Kabinet Alisastroamidjojo II ini karena dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.

Karena itu, muncullah demonstrasi besar-besaran dari kaum buruh yang dikoordinir oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Faktor lainnya, pemerintah yang korup dan kinerja yang rendah.