Sesama Pejabat Saling Gertak dan Adu Mulut, Kapan Kerjanya?

Akhir-akhir ini, kita disuguhi tontonan menarik dari satu episode ke episode berikutnya. Saling gertak di antara para pejabat. Dan semoga tidak sampai adu jotos.

Teranyar, antara beberapa anggota Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU.  Mereka saling menggertak akibat informasi  transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp 349 T yang disinyalir  sebagai tindakan pencucian uang. 

Saling menantang untuk bertemu dan membawa bukti pun dilontarkan oleh dua kubu pejabat ini. Bahkan,  sampai menyebut konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Padahal, para pejabat ini sebenarnya kan sama-sama punya niat untuk membongkar kasus yang ditengarai sebagai money laundry di Kemenkeu.

Baca juga: Impor 200 Ribu Ton Daging Namun Harga Tetap Naik

Sebagai rakyat yang selalu membayar pajak di berbagai sektor, saya sangat mendukung pengungkapan temuan Rp 349 T ini.  Patut didukung 100%. Tidak  dibuat menjadi kabur tetapi ditelusuri dan diperjelas duduk perkaranya.

Hartanya banyak, sumbernya darimana saja ya (Dok foto: kaskus.co.id)

Apalagi ada tekad yang sangat kuat dari Menkeu Sri Mulyani untuk mengikis habis sarang mafia korupsi. Juga bentuk praktik penyelewengan lain di dalam lembaga yang dipimpinnya. 

Baca juga: Mimpi dan Realita Membangun Republik Sorgum dari NTT

Di lain pihak, saya sebagai rakyat merasa bahwa bapak-bapak ini lebih suka berpendapat. Informasi yang disampaikan kepada publik, lebih cepat daripada penyediaan data yang akurat. 

Terkesan ada sikap saling mencurigai, bahkan mungkin fitnah. Kebenaran dan kepalsuan menjadi hampir tak terdeteksi. Mana yang benar, mana yang palsu. Yang ada hanyalah, semua pihak merasa dirinya saja yang paling benar.

Pejabat Ribut dan Saling Menggertak

Sejatinya, yang namanya rapat koordinasi, dengar pendapat atau apapun itu sebutannya, adalah untuk mendapatkan solusi dan membangun sinergi. Bukan untuk saling memojokkan, meremehkan, dan menunjukkan egonya masing-masing. Mau menang sendiri.

Mirisnya, pertengkaran ini seringkali lebih pada hal-hal yang tidak substansif. Ketersinggungan karena perkataan. Entah itu dalam pertemuan atau melalui pernyataan bebas di medsos milik pribadi. Juga dipublikasikan lewat media massa.

Energi pun semakin banyak dicurahkan untuk memikirkan  strategi, bagaimana memenangkan perseteruan itu. Sebab, kemenangan satu pihak nampaknya lebih memuaskan. 

Jika lebih banyak berkutat dengan perdebatan panjang tanpa solusi, maka nampaknya pembangunan pun tak akan maju-maju. Pada akhirnya, bangsa kita akan semakin tertinggal dari negara lain.

Paling tidak, saat ini negara-negara tetangga kita sudah lebih maju. Di bidang olahraga misalnya. Kita sudah kesulitan untuk menjadi juara umum SEA Games. Sepak bola dan badminton pun kita sudah tidak menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. 

Di dunia kerja, Malaysia telah menyedot tenaga kerja dari Indonesia untuk bekerja di kebun-kebun kelapa sawit mereka. Dan masih banysk contoh  lain. Kita semakin tidak maju karena ribut sendiri. Apa-apa diributkan. 

Rakyat Capek Menonton Perseteruan PeJabat

Banyak rakyat sudah bosan menonton suguhan perseteruan antarpejabat. Saban hari yang ada lebih banyak tentang saling sindir, saling menyalahkan dan saling gertak. 

Rakyat sangat muak, melihat kegiatan para pejabat yang lebih mempertimbangkan karier politiknya.  Padahal mereka hadir di sana untuk memperjuangkan nasib rakyat. 

Rakyat marah besar. Ternyata pajak yang dipungut dari rakyat dari berbagai sektor malah diselewengkan. Dikorupsi dan seringkali dipamerkan. Tidak malu bahwa apa yang dipamerkan itu adalah hasil dari mencuri. Sekalipun hanya oknum, ya tetap mencoreng nama baik lembaga. 

Padahal, rakyat sangat berharap bahwa pejabat negara pun pejabat publik kita, bekerja secara bersama-sama. Saling bersinergi untuk mengatasi persoalan yang ada. 

Temuan kasus Rp 349 T di Kemenkeu seharusnya ditanggapi bersama dan ditindaklanjuti secara serius. Tidak menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat saja. 

Kantor Bea Cukai di Tanjung Priok (dok foto: bcpriok.beacukai.go.id)

Rakyat menanti bukti, bukan saling silang kata. Tetapi tindakan, bekerjasama untuk menemukan aktifitas yang merugikan negara.  Kemudian bisa merampas kembali harta para pelaku untuk negara. Dan menjebloskan mereka ke dalam penjara.