Status KLB memang diperlukan agar pemerintah dapat mengkoordinasi satuan instansi kesehatan, mulai dari level terendah hingga tertinggi. Dibutuhkan untuk menanganinya dengan cepat dan akurat. Termasuk menutup fasilitas umum dan sekolah jika diperlukan.
Peran Puskesmas Tak Boleh Diabaikan
Agar kasus ini tidak mewabah, maka pihak Kemkes merencanakan untuk melakukan vaksinasi polio secara massal,juga melakukan surveilans.Â
Ada 2 kegiatan yang dipersiapkan pemerintah, adalah berkonsultasi dengan WHO agar imunisasi dapat dilakukan bagi anak kurang dari 13 tahun.
Selain berkonsultasi dengan WHO, pemerintah juga melakukan surveilans aktif ke Puskesmas. Tujuannya, untuk melihat, kemungkinan ada anak di bawah usi 15 tahun yang mengalami kelumpuhan secara mendadak, namun belum dilaporkan.
 Lalu bagaimana peran Puskesmas apabila dilakukan vaksinasi polio secara massal? Sebaiknya, menjadikan puskesmas sebagai pelaksana lapangan.Â
Sebab, Puskesmas telah memiliki perangkat kerja hingga ke level RT. Ada perangkat kader yang tersebar di Posyandu, dan perangkat pemerintah desa.
Tak perlulah, membentuk tim dari  luar. Cukup meminta data, dan  menggunakan tenaga-tenaga kesehatan dari Puskesmas yang sudah terlatih. Toh, setiap Puskesmas telah ada juru vaksin yang biasa melakukan vaksinasi dan merekap data.
Tindakan Preventif Sangat Penting
Lebih dari itu, tindakan preventif menjadi sangat penting dalam menghambat penularan setiap penyakit menular.Â
Karena polio dapat ditularkan melalui feses, maka penyuluhan terhadap cara hidup sehat, baik terkait dengan kesehatan personal maupun kesehatan lingkungan harus dilakukan secara terus-menerus.
