Proyek Kompor Listrik Dibatalkan Demi Menjaga Stabilitas Ekonomi?

Perusahaan Listrik Negara alias PT PLN, resmi membatalkan proyek konversi kompor gas ke kompor listrik. Pengumuman ini disampaikan oleh Darmawan Prasodjo selaku Direktur utama PT PLN pada Selasa, 27 September 2022.

Selain itu, dipastikan bahwa tarif listrik tidak akan mengalami kenaikan. Juga disampaikan dengan jelas, golongan  pelanggan dengan daya listrik 450 VA tetap bisa menggunakan daya tersebut. Tidak ada peralihan ke 900 VA sebab belum pernah dibahas secara formal.

Informasi keputusan ini banyak dimuat oleh media massa, termasuk kompas.com yang dipublikasikan tanggal 27 September 2022 (pukul 21.00 WIB).  Alasan utama pembatalan proyek konversi kompor gas ke kompor listrik, serta tidak naiknya tarif listrik adalah demi menjaga stabilitas ekonomi.

Pembatalan proyek kompor listrik ini dilakukan karena alasan masyarakat Indonesia sementara dalam proses pemulihan pandemi Covid-19. Barangkali, tak elok jika PLN pun ikut-ikutan meluncurkan konversi kompor sekaligus menaikkan tarif listriknya. 

Sebab, baru-baru ini Pertamina, salah satu saudara se-BUMN-nya telah menaikkan BBM. Akibatnya, kenaikan harga barang pokok sehari-hari pun tak bisa dikendalikan. Menyesuaikan diri, kata para pedagang.

Telur ikut-ikutan naik. Seorang ibu memilih telur di pasar tradisional Cisalak, Cimanggis, Depok. Dok Kompas/M Chairul Halim

Banyak sih, yang berkeberatan tentang konversi kompor gas ke kompor listrik sebelumnya. Selain karena meragukan kelangkaan gas, juga meragukan apakah mungkin rumah dengan daya listrik kecil, bisa menggunakan kompor listrik sebesar 1.000 watt? 

Apakah harus merogoh kocek lagi untuk membeli peralatan kompor listrik? Apakah akan disubsidi 100 persen atau hanya komponen tertetnu saja yang dibantu?

 Lagi pula, warga tak hanya menggunakan listrik untuk kegiatan memasak. Lampu pijar, setrika, televisi, dan mungkin juga kulkas atau mesin cuci, semua memerlukan arus listrik. 

Syukurlah, tidak ada konversi kompor. Paling tidak, untuk saat ini walaupun mungkin akan dilaksanakan jika dianggap warga sudah siap untuk itu. Termasuk pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Dan sebagai kompensasi, dana yang telah disediakan, bisa diluncurkan untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang terkena dampak. Entah karena dampak kenaikan BBM, PHK akibat Covid-19, maupun penurunan daya beli akibat kenaikan harga barang.

Masih menurut Dirut PLN seperti dikutip dalam kompas.com, PLN telah menyalurkan dana bantuan sebesar 361,3 triliun rupiah dalam kurun waktu 4 tahun (2017-2021). Dana terbesar diberikan dalam bentuk subsidi, yaitu 243 triliun rupiah.

Lalu 24,3 triliun rupiah disalurkan dalam bentuk stimulus kepada masyarakat terkait pandemi Covid-19. Sementara kompensasi 94 triliun rupiah diberikan kepada masyarakat untuk tetap mendapatkan tarif listrik yang terjangkau, berkaitan dengan upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi, termasuk produktivitas.

Stimulus PLN pelanggan 450 VA pra bayar. Dok web.pln.co.id

Dana tersebut, di luar pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yang dikenal dengan istilah 3T. Pembangunan infrastruktur listrik telah menghabiskan dana sebesar Rp 40 triliun untuk tahun 2016-2021.

Apapun keputusan pemerintah, termasuk keputusan para petinggi yang memiliki otoritas dalam menerapkan kebijakan, hendaknya selalu berpihak pada masyarakat luas. Terutama warga negara yang mengalami goncangan karena mengalami keterpurukan ekonomi dan yang masih dikategorikan sebagai keluarga pra sejahtera.

Jika  belum siap, memang harus dibatalkan. Jangan sampai, hanya menghasil proyek mangkrak di tengah jalan ketika diputuskan untuk dieksekusi. Negara kehilangan dana, sementara masyarakat tak dapat menikmati proyek baru dimaksud. Yang ada, hanya segelintir orang yang menikmati poyek tersebut.

Subsidi gas 3 kg. Dok Antara/Harviyan Perdana Putra dalam pikiran-rakyat.com

Dan semoga keputusan PT PLN dalam pembatalan konversi kompor gas ke kompor listrik,  juga tidak naiknya tarif listrik adalah keputusan yang tepat. Demi menjaga stabilitas ekonomi. Bukan karena ketidakcocokan dalam urusan tender proyek.