Presiden Jokowi tetap tegas. Beliau konsisten dengan aturan yang ada. Tidak mau mengulur alias memolorkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Â Ingin menundanya ke tahun 2027 atau tahun-tahun lainnya.
Seperti yang diberitakan dalam kompas.id, Jokowi memanggil para menterinya untuk mengadakan rapat terbatas pada Minggu, 10 April 2022 di Istana Bogor. Para menteri yang hadir, diantaranya Mahfud MD, selaku Menko Bidang Polhukam dan Yasonna Yaoly selaku Menteri Hukum dan HAM RI.
Terlihat pula Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Airlangga selaku Menko Bidang Perekonomian. Tak ketinggalan pula, Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta menjabat sejumlah jabatan penting lainnya.
Penegasan ini, mematahkan dugaan-dugaan publik bahwasanya wacana penundaan Pemilu Serentak yang telah ditetapkan jatuh pada 14 Februari 2024, adalah keinginan Joko Widodo. Pernyataan ini sekaligus memperjelas, kalau mengemukanya rencana Jokowi tiga periode, adalah bukan keinginan beliau.Â
Meskipun demikian, beberapa politisi menganggap Jokowi kelabakan setelah ada desakan-desakan dari publik, utamanya dari mahasiswa.Â
Roy Suryo, salah satu pengurus Partai Demokrat misal, paling sering mengkritisi Jokowi. Mulai dari naiknya harga kedelai dan BBM, hingga demo kepala desa yang mendukung presiden 3 periode.Â
Bahkan, dalam berbagai berita Roy Suryo menyindir Jokowi yang terlihat menunjukkan 3 jarinya saat bicara soal BLT minyak goreng. Padahal, bisa saja Jokowi membentuk 3 jarinya menunjukkan kalau jumlah uang yang diperoleh terkati BLTitu sebanyak 300 ribu rupiah.Â
Nah, tak mungkin juga kan Jokowi harus menyusun jari-jemarinya untuk membentuk angka 300 ribu? Buat saya, terlalu dalam menginterpretasi gaya  bicara seseorang itu tidak perlu. Barangkali Roy Suryo bisa mengangkat isu lain untuk meningkatkan elektabiltias partainya menjelang Pemilu 2024.
Stop Berwacana dan Fokus Kerja
Presiden Jokowo pun menegaskan, agar seluruh menteri terkait dapat melakukan kerja sama yang baik. Bukan hanya dengan KPU dan Bawaslu tetapi juga dengan komponen lain yang terlibat dalam segala urusan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2022. Terutama, menjaga suasana untuk tetap kondusif hingga berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pesan ini harusnya dimengerti oleh para menteri, yang selama ini membangun wacana pengunduran Pemilu dan presiden 3 periode. Stop membangun isu demikian.Â
Menteri-menteri yang saat ini menjabat ketua partai atau jajaran pengurus top Parpol tertentu, sebaiknya tidak mencoba mencari popularitas dengan memanfaatkan posisinya di kementerian.Â
Masih banyak persoalan bangsa dan negara yang harus diurus oleh para menteri: kelangkaan minyak goreng, kelangkaan BBM, kelangkaan kedelai, dan persoalan lainnya.Â
Pemilu Berbiaya Rp 110,4 Triliun
 Dalam berita www.rctiplus.com disebutkan, Presiden menyampaikan perkiraan Pemilu serentak 2024 akan menelan biaya sebanyak Rp 110,4 triliun. Diantaranya dialokasikan sebesar Rp 76,6 triliun untuk kegiatan KPU dan 33,8 triliun rupiah untuk Bawaslu.
Biaya yang lebih tinggi daripada pemilu tahun 2019 yang menggunakan anggaran sekira Rp 25,59 triliun. Namun, yang namanya kegiatan nasional, pasti memerlukan anggaran. Akan selalu meningkat karena disesuaikan dengan kondisi yang ada.
KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga masih berusaha untuk memangkas dananya. Misalnya, menyerdehanakan surat suara agar menghemat kertas dan efisiensi lainnya.
Dan sebagai warga negara, kita pun perlu turut serta mengawasi penggunaan dana. Apabila mengetahui penyelewengan dana maka sebaiknya kita dapat melaporkannya kepada piak yang berwewenang untuk dapat ditindaklanjuti.
