BANDA ACEH (17/7). Kebijakan pemerintah untuk memperkuat sektor informal masih sangat lemah. Padahal, sektor informal ini merupakan sumber penghidupan (livelihood) mayoritas masyarakat kita. Demikian dikatakan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Agussabti, dalam diskusi publik yang dilaksanakan IGA dan ICAIOS di kampus Unsyiah tadi pagi. “Selama ini tidak ada kesinkronan antara kebijakan makro dan mikro”, tambah Agussabti. Akibatnya ketidaksesuaian kebijakan ini, pemerintah justru melakukan intervensi yang sebetulnya tidak perlu dilakukan karena sudah berjalan di masyarakat. Misalnya, lanjut Agussabti, untuk sektor pertanian pemerintah tetap saja setiap tahun melakukan intervensi kegiatan yang tidak perlu seperti memberi bibit, memberi pupuk, atau hal lain yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat itu sendiri. Aktivis lingkungan Hasriadi menegaskan bahwa selama ini pemerintah dan juga banyak LSM hanya memikirkan keamanan pangan, tapi tidak peduli dengan kedaulatan pangan. Kedua terminologi ini berbeda. Kalau keamanan pangan, tambah Hasriadi, ini berkaitan bagaimana memastikan kebutuhan dan ketersediaan pangan di masyarakat secara terus-menerus, meskipun harus diimpor. Nah, kedaulatan pangan berkaitan dengan bagaimana masyarakat mempunyai kontrol atas rantai pangan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan kekuatan sendiri, tidak tergantung dari luar. Dengan adanya kedaulatan pangan, maka masyarakat akan bisa mengontrol dan mengembangkan benih pertanian sendiri, melakukan produksi secara mandiri serta mampu melakukan akses pasar secara kuat. Agussabti juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah yang lemah kepada sektor informal ini bukan saja karena sektor ini tidak menghasilkan pendapatan kepada pemerintah dalam bentuk pajak, melainkan juga pemerintah tidak mempunyai kebijakan yang holistik atau terpadu dalam pengembangan livelihood ini. Kebijakan terpadu ini harus mencakup kebijakan hulu dan hilir, mulai dari produksi sampai akses pasar. Seringkali harga komoditas masyarakat menjadi sangat murah ketika panen karena fluktuasi harga pasar yang merugikan petani. Kebijakan yang holistik, lanjut Agussabti, juga terkait dengan bagaimana meningkatkan nilai tambah dari berbagai produk masyarakat. Kalau nilai tambahnya ada melalui pengembangan agroindustri, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Agussabti mencontohkan perkebunan sawit yang selama ini hanya menghasilkan CPO. “Kalau hanya menghasilkan CPO, maka nilai ekonominya rendah, dan tidak ada nilai tambah apapun kepada masyarakat dan pemerintah”. Padahal, setidaknya ada 20 industri turunan yang terkait dengan CPO yang bisa dikembangkan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Kalau kebijakan holistik ini diterapkan, maka tidak perlu ada ekspansi lahan sawit baru yang cenderung berdampak kurang bagus pada lingkungan hidup. “Apalagi, ada masalah konflik agraria yang sampai saat ini belum selesai”, jelas Agussabti. Karena itu, selain bagaimana meningkatkan nilai tambah terhadap komoditas masyarakat melalui kebijakan yang holistik, Agus juga menekankan pentingnya semua pihak mengembangkan livelihood yang ramah lingkungan. (Greenacehnews)
