BANDA ACEH (18/7). Organisasi non pemerintah (Ornop) harus mengurangi ketergantungan kepada lembaga donor untuk menjaga independensi dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil. Ornop yang terlalu bergantung pada donor akan membuat arah kebijakan perubahan yang didorong bukan didasarkan pada kepentingan jangka panjang melainkan hanya mengikuti trend sesaat yang didukung donor. Demikian rangkuman diskusi ringan Greenacehnews dengan beberapa peneliti IGA hari ini di Banda Aceh. Monalisa, peneliti IGA yang juga pengajar di Fakultas Pertanian Unsyiah menjalaskan bahwa Ornop membutuhkan dukungan pendanaan untuk menjalankan kegiatannya. Selama ini dukungan pendanaan Ornop sebagian besar berasal dari berbagai lembaga donor luar negeri. Dampaknya, ketika lembaga donor tidak ada, maka Ornop pun gulung tikar. “Coba hitung berapa jumlah Ornop di Aceh yang masih ada dan eksis setelah donor tsunami meninggalkan Aceh?”, tanya Mona. “Bisa dihitung jari”, lanjutnya. Karena itu, Mona menyarankan kepada Ornop untuk membangun kapasitas yang memadai sehingga bisa melakukan fundraising yang lebih luas daripada sekedar mengharapkan tetesan uang dari lembaga donor. “Dana dari donor itu bagus, cuma jangan hanya bergantung pada mereka”, jelas Mona. Komitmen Perubahan Sementara itu, peneliti IGA Adie Usman Musa menambahkan bahwa selain dukungan pendanaan yang berkelanjutan, yang paling penting dipahami oleh mereka yang memperkuat gerakan masyarakat sipil adalah bagaimana menjaga komitmen pada perubahan dan perbaikan masyarakat ke arah yang lebih baik. ”Saya kira ada kesalahan dalam perkaderan di kalangan Ornop, sehingga komitmen itu lemah sekali. Menjadi aktivis itu harusnya sebuah pilihan sadar”, tegas Adie Usman. Adie Usman menambahkan bahwa Ornop kini menjadi lembaga tempat orang bekerja dan mencari nafkah, sama seperti lembaga bisnis dan pemerintah. Karena itu proses ideologisasi tidak berjalan lagi di Ornop. Kini sebagian besar aktivis Ornop sama pragmatisnya dengan mereka yang ada di pemerintah, lembaga bisnis maupun lembaga pendidikan. Sedikit sekali yang masih kritis dan idealis. Ornop hanya menjadi batu loncatan sebelum ada pekerjaan lain yang lebih mapan seperti di PNS atau lainnya. Ketika ditanya apakah dengan demikian aktivis Ornop tidak boleh masuk ke dalam sistem politik? Adie Usman menjelaskan bahwa tidak ada salahnya aktivis Ornop masuk ke dalam sistem politik atau kekuasaan. Yang penting adalah bagaimana komitmen perubahan itu bisa terus dilakukan dimanapun mereka berada. “Harus diingat bahwa kekuasaan politik itu hanya sementara. Banyak aktivis dan intelektual yang hancur kredibilitasnya setelah masuk ke dalam kekuasaan politik”, imbuhnya. Ornop Perlu Benahi Diri Untuk bisa berperan dalam perubahan, Ornop secara kelembagaan, personal dan jaringan memang perlu membenahi diri. Adie Usman menegaskan bahwa yang harus dibenahi di dalam Ornop adalah benahi dulu masing-masing rumah tangga Ornopnya. Misalnya membenahi kapasitas mengelola dana secara benar dan akuntable. Bagaimana mungkin Ornop bisa mendorong akuntabilitas pemerintah atau sektor swasta kalau dirinya sendiri tidak akuntable. Hal internal lain yang perlu dibenahi menurut Adie Usman adalah bahwa Ornop juga organisasi yang perlu dikelola secara profesional, bukan lembaga keluarga seperti bisnis. “Karena itu, aneh rasanya saya melihat banyak Ornop justru dikelola secara kekeluargaan oleh suami, istri, anak, keponakan, dan sebagainya”, tambah Adie Usman. Disamping itu, perekrutan dan perkaderan di Ornop juga harus diperbaiki. Jangan asal rekrut karena pertemanan. Hal lain adalah yang juga dibenahi adalah kemandirian pendanaan. Kalau secara pendanaan tidak mandiri, maka Ornop satu persatu akan gulung tikar seperti yang terjadi di Aceh saat ini, demikian Adie Usman. (Greenacehnews 2012) Sumber: http://www.greenaceh.or.id/2012/07/18/ornop-harus-kurangi-ketergantungan/
