Apa itu Comprehensive MilitaryAgreement (CMA)?
Comprehensive Military Agreement (CMA) merupakan hasil pertemuan antara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan saat itu, Moon Jae-in. Mereka sepakat untuk mulai mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antara kedua negara, mengutip pernyataan Al Jazeera. Perjanjian CMA selanjutnya ditandatangani oleh menteri pertahanan Korea Selatan dan Korea Utara pada 19 September 2018 di Pyongyang. Kedua negara sepakat untuk menghentikan segala permusuhan yang menjadi sumber ketegangan dan konflik militer. Mereka menerapkan langkah-langkah membangun kepercayaan militer di udara, di darat dan di laut.
Hal ini termasuk mengakhiri latihan militer di dekat perbatasan dan melarang latihan menembak di wilayah yang ditentukan. Zona larangan terbang kemudian diterapkan, beberapa pos terdepan di sepanjang DMZ dibongkar, dan hotline didirikan.
Korea Utara dan Korea Selatan juga sepakat untuk menghentikan pelatihan artileri dan latihan lapangan dalam radius 5 kilometer (3 mil) dari Garis Demarkasi Militer (MDL). Kedua belah pihak juga wajib memasang penutup pada laras senjata angkatan laut dan pantai serta menutup pelabuhan senjata di zona penyangga perbatasan maritim.
Korea Utara dilaporkan mulai mengakhiri perjanjian militer tahun 2018 dengan Korea Selatan. Pyongyang juga berencana mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih besar di perbatasan kedua negara. Berdasarkan laporan Reuters, Kamis (23 November 2023), Kementerian Pertahanan Nasional Korea Utara melalui Kantor Berita Pusat Korea menyatakan bahwa mereka akan memulai semua operasi militer yang dihentikan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Korea Selatan.
Perjanjian tersebut sebelumnya digunakan untuk meredakan ketegangan di perbatasan utara-selatan.
"Mulai sekarang, tentara kami tidak lagi terikat pada perjanjian militer Utara-Selatan tanggal 19 September," kata mereka.
 "Kami akan mengambil tindakan militer untuk mencegah ketegangan dan konflik militer di seluruh wilayah darat, laut, dan udara, serta mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan peralatan militer berat baru di wilayah sepanjang garis demarkasi militer," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Nasional. . Korea Utara.
Setelah absen selama hampir enam tahun, Korea Utara sekali lagi mengirimkan utusan ke pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai program rudal nuklir dan balistiknya, yang rencananya akan diluncurkan pada Juli 2023. Badan beranggotakan 15 orang tersebut bertemu pada Senin, 27 November 2023, dan juga membahas peluncuran satelit mata-mata Korea Utara pada 21 November.
Pada akhir pertemuan, Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas-Greenfield dan Duta Besar Korea Utara Kim Song menyampaikan beberapa pernyataan yang tidak direncanakan, terlibat dalam duel tanya jawab di meja dewan, masing-masing dari mereka berpendapat bahwa negara mereka bertindak secara defensif.
