Tapera: Kebijakan Publik yang Menjadi Kontroversial

Tapera, Program Tabungan Perumahan Rakyat, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, telah menjadi kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan fasilitas finansial agar dapat memiliki rumah pertama milik sendiri. 

Namun, beberapa hari setelah PP tersebut resmi diberlakukan, kebijakan program Tapera menuai kritik dari masyarakat karena dinilai memberatkan pekerja yang berpenghasilan rendah dan tidak cukup adil bagi masyarakat dari kelompok pendapatan menengah ke atas.

 Kritik terhadap Tapera berasal dari beberapa pihak, termasuk serikat buruh hingga pemberi kerja, yang khawatir akan timbulnya beban yang tak mudah. 

Mereka menilai bahwa kebijakan ini tidak adil dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bhima Yudhistira, seorang ekonom dan direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa skema Tapera belum tentu bisa menjadi upaya untuk mendapatkan perumahan layak dan bahwa potongan upah 3 persen tidak cukup untuk membayar uang muka rumah yang dibutuhkan masyarakat. 

Evaluasi kebijakan Tapera menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak efektif dalam mengatasi permasalahan kesenjangan penyediaan perumahan di Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai tidak adil dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mengadopsi solusi yang lebih efektif dan adil untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan perumahan. 

Tapera, Program Tabungan Perumahan Rakyat, telah menjadi kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini dinilai tidak adil dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mengadopsi solusi yang lebih efektif dan adil untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan perumahan.