Kebijakan Publik Pancasila, Kebutuhan Rakyat Indonesia

Sebuah kebijakan publik sejatinya tidak berisi keberpihakan pada kelompok tertentu yang kemudian mendeskriminasikan kelompok lain. 

Kebijakan publik merupakan aturan bersama yang dihasilkan dari konsensus Bersama, apalagi untuk Indonesia yang didasarkan pada demokrasi Pancasila yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Kebijakan publik yang digelontorkan pejabat publik sejatinya didasarkan pada Pancasila , jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi.

Untuk memisahkan domain privat dan domain publik dibutuhkan kehati-hatian. Pejabat publik  harus berhati-hati dalam menggelontorkan kebijakan unggulnya. Mempromosikan kebijakan yang bertujuan mengintervensi ruang privat atau individu sebagai wujud keberpihakan pada individu atau kelompok tertentu mestinya tidak boleh terjadi jika perumusan kebijakan dilakukan secara hati-hati.

Kebijakan publik Pancasila jelasnya harus didasarkan pada sila-sila dari Pancasila. Ciri-ciri dari kebijakan publik Pancasila menurut penulis adalah seperti berikut. Pertama, kebijakan publik Pancasila didasarkan pada penghormatan pada agama dan kepercayaan yang dipeluk masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak boleh mempromosikan kebijakan yang terbukti mendeskrimininasikan kelompok agama atau kepercayaan tertentu.

Kedua, kebijakan publik Pancasila harus bertujuan melindungi martabat manusia Indonesia. Melindungi segenap martabat manusia Indonesia dari ancaman terhadap martabat kemanusiaannya. Segenap manusia Indonesia harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Hukum tidak boleh hanya tajam kebawah kepada mereka yang lemah dan tumpul ke atas kepada mereka yang kuat.

Ketiga, kebijakan publik Pancasila sejatinya mampu menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberbedaan harus dihormati karena itu realitas Indonesia. Keberbedaan tidak perlu diseragamkan, namun keberbedaan harus dirawat dalam semangat Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu.

Keempat, kebijakan publik Pancasila harus mendorong kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab serta menghargai hak-hak individu. Suara terbanyak dalam pemilihan pilpres adalah untuk memilih paslon terbaik yang dapat memajukan Indonesia. Siapapun yang menang dalam pemilihan suara harus diartikan kemenangan bagi semua, yakni untuk Bersama-sama berjuang menghadirkan Indonesia yang lebih baik.

Kelima, kebijakan publik Pancasila bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur.  Kebijakan publik Pancasila dalam hal ini harus mampu mendekatkan jurang yang kaya dan yang miskin. Kekayaan Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.  

Hadirnya kebijakan publik Pancasila memerluka peran serta ilmuwan Indonesia dan professional-profesional kebijakan. Pada konteks ini, ilmuwan kebijakan bisa berperan menganalisis produk kebijakan yang digelontorkan institusi negara agar rakyat dapat menikmati kesejahteraan berkelanjutan.  Komentar para ahli ilmu kebijakan bukan pada keberpihakan terhadap pemerintah, tetapi lebih pada analisis isi kebijakan sebagai produk yang ditawarkan pemerintah, apakah produk itu memiliki jaminan kualitas yang handal.

Lembaga-lembaga survey sebagai professional kebijakan harus berdiri di atas kebenaran dan bukannya berjuang membela yang membayar. Kebijakan publik yang unggul harus berpusat pada usaha untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Setiap elemen bangsa termasuk partai politik yang adalah elemen penting demokrasi harus bertanggung jawab membawa Indonesia kepada kemajuan.