Politik Hukum di Indonesia

Di dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 diatur bahwa "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undag Dasar ini". Sehingga Ketentuan Politik Hukum sebagaimana dimaksud dalam UUDS 1950 tetap berlaku. Keberlakuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 disebut dengan asas konkordasi. Politik Hukum dilaksanakan melalui dua segi, yaitu dengan bentuk hukum dan corak hukum tertentu.

Tetapi, walaupun masih ada peraturan hukum Belanda yang berlaku pasca merdeka, hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan "recht vacum" saja, sebab kekosongan hukum berarti tidak adanya suatu pegangan dalam tata tertib hidup. Hal ini akan sangat berbahaya dibanding melanjutkan berlakunya aturan hukum Belanda walaupun sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam pergaulan hukum di Indonesia. Karena itu pemerintah terus berusaha mewujudkan hukum nasional sebagai penggantinya yang dinyatakan secara berencana melalui politik hukumnya dalam haluan negara. Suatu perumusan politik hukum yang dinyatakan secara tegas dan bertahap dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).