Mohon tunggu...
Graciano KoreshSinaga
Graciano KoreshSinaga Mohon Tunggu... Aktor - cah seminari merto

hobi olahraga

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pemilu 2024: Transaksi Kekuasaan di Langit Politik Indonesia

11 September 2022   21:22 Diperbarui: 11 September 2022   21:39 315
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Seringkali kita melihat transaksi yang terjadi selama masa pemilu. Demi kekuasaan yang besar, uang pun rela di korbankan untuk mendapat suara. 

Menindaklanjuti itu segala data dari survei yang telah diperoleh harus diolah memunculkan gerakan pencegahan. Lembaga survei indonesia (LSI), dengan surveinya pada pemilu 2019 mendapati  19,4% sampai  33,1% dari 1210 koseponden mendapat uang untuk memberikan suara saat pemilihan. Sangat disayangkan jika generasi ataupun tokoh yang lebih berkompeten dan revolusioner akan kalah dengan orang yang lebih bermateril.

Perihal merawat demokrasi harusnya menjadi tugas bagi masyarakat luas. tawaran atas uang seharusnya ditolak dengan alasan kesejahteraan bersama. Koalisi kekuasaan dan uang yang terbentuk menjadi pemicu, mungkin sumber terjadinya praktik yang salah dalam berdemokrasi. 

Sumber dana dan kekuasaan ataupun pengaruh menjadi pemantik pelanggaran dalam pemilu. Akan tidak adil bagi semua orang jika seorang calon menang hanya karena sokongan dari banyak uang berlimpah. Untuk mencegah ini sebagai warga yang mempunya hak memilih, harus memilih sesuai asas luberjurdil.

Untuk memcegah dan menangani hal itu, dapat diteliti sistem pemilihan yang terjadi di negara kita dengan membandingkannya. Di negara demokrasi (atau yang mengadakan pemilu) lainnya, pemilu dilakukan dengan sistem yang berbeda. Sistem distrik yang mencalonkan wakil dari setiap letak geografis juga diterapkan dibeberapa negri federal. 

Jadi, setiap daerah mempunyai kesempatan memilih dengan murni. Dan masih banyak lagi sistem pilpres yang unik juga memungkinkan untuk dikembangkan di negara yang plural ini. Kecelakaan dalam berdemokrasi disebabkan oleh kekuasaan yang sangat diharapkan dan kampanye-kampanye yang tak terealisasikan.

Money politic biasanya terjadi di lapisan bawah masyarakat, entah itu di tingkat desa ataupun dusun-dusun. Indonesia yang memiliki banyak desa yang masih terbelakang teknologi dan kemajuan berpikirnya menjadi keprihatinan juga untuk berdemokraqsi secara sehat. Petugas KPU dan Bawaslu setempat perlu mencari cara menangani hal yang mencacati demokrasi

Demokrasi dari dulu sampai sekarang

Selama masih banyak waktu, masyarakat juga harus dipersiapkan untuk menghadapi pemilu, apalagi generasi muda. Dalam menyongsong generasi muda dalam ranah politik, para pendahulu atau pun senior politik diharapkan bisa memebri contoh gerakan politik yang membangun. 

Sepanjang sejarah indoensaia kita melihat, Soeharto yang seringkali bergesekan dengan PDIP dibawah pimpinan Megawati Soekarno poetri. Gerakan politik yang terjadi dalm tegangan itu bisa menjadi inspirasi untuk menyiapkan bangsa kita untuk naik ke tangga selanjutnya

Sebagai sesama rakyat sipil, sudah seharusnya kita menghayati budaya gotong royong pada pesta demorasi 2024 nanti. Bawaslu daa KPU sebagai instansi terkait butuh lebih mengumumkan sistematika pilpres dan pilkada yang akan menjadi hak masyarakat dalam memilih

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun