Masyarakat Dorong Kejaksaan Usut Tuntas Proyek Pengadaan Bibit Budidaya Ikan di Disnakan Purwakarta

Ditempat terpisah, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI) Purwakarta, Ahmad Sofyan mengungkapkan, bahwa para pihak yang sebelumnya hanya diminta keterangannya sebagai bentuk klarifikasi, tapi sekarang statusnya sudah menjadi saksi.

"Sekarang sudah mendapat Surat Panggilan Saksi. Ini meruapakan bukti bahwa Kejari Purwakarta serius dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan budidaya bibit ikan pada Disnakan Purwakarta," kata Sofyan.

Sebagai masyarakat, lanjut dia, ia sangat mengapresiasi jajaran Intel dan Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Purwakarta yang telah mengakselerasi penanganan beberapa kasus dugaan korupsi dilingkup Disnakan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Kejari Purwakarta. Proses tela'ah yang dilakukan jajaran Intel Kejari Purwakarta yang begitu sangat cepat menyajikan hasil pengusutan kasus tindak pidana korupsi pembibitan ikan  ini, sehingga dapat langsung ditindak lanjut untuk dilakukan penyelidikan oleh Pidsus, dan sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan. Artinya dua alat bukti sudah ditemukan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sedari awal, proyek tersebut menjadi sorotan publik, mulai dari proses dan pelaksanaan lelang yang terkesan sudah di kondisikan untuk seseorang sebagai pemenangnya.

Bukan cuma itu, diduga kuat pemenang kegiatan tersebut tidak ada yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) KBLI Pembibitan Budidaya Ikan. 

Dengan demikian, banyak kalangan menilai ada main mata antara pihak dinas dengan pemenang tender.

Atas dugaan tersebut, berbagai macam kalangan masyarakat Purwakarta, mendesak Kejari Purwakarta untuk dapat menuntaskan perkara pengadaan Bibit ikan yang di kerjakan kelompok dengan sekala kecil usut tuntas sampai ke meja persidangan.

Belum lagi, sambung dia, direktur CV yang mengerjakan proyek tersebut, mengaku tidak tahu apa-apa soal proyek tersebut. 

"Saya kira itu merupakan alasan klasik sebagai bentuk pembenaran. Karena jika berpegang teguh pada aspek regulasi, justru yang memiliki ikatan hukum dalam Surat Perintah Kerja (SPK), adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perusahaan sebagai penyedia jasa," jelasnya. (SULKOPLI)