"Ya wajar kalau kawan-kawan pengusaha dari jasa konstruksi demo karena mereka menuntut haknya," katanya.
Aksi tersebut, lanjut dia, sebagai akumulasi kekecewaan para pengusaha konstruksi lantaran pihak pemda selalu ingkar janji dalam membayar.
"Kalo gak salah Pemda sudah berulangkali janji mau bayar, dari mulai awal Januari mundur ke Februari. Dan terbaru ada kabar pihak Pemda baru sanggup bayar setelah idul fitri," jelasnya.
Terpisah, Ketua GETAR ( Gerakan Taruna ) V.Edison S.H, menilai kejadian ini menunjukan betapa buruknya tatakelola keuangan di Pemda Purwakarta. Terbukti banyak proyek pekerjaan Kontruksi gagal bayar di tahun 2023.
Ia meminta kepada Pihak BPK RI (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia) agar menyelidiki akar permasalahannya, terlebih saat ini sedang ada pemeriksaan anggaran tahun 2023.
"Periksa berkas tahun 2023 dengan cermat jangan jangan sudah di SPJ kan oleh dinas terkait untuk memuluskan laporan atau menjaga nama baik untuk mendapat kan WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) Kabupaten Purwakarta. Nyatanya tatakelola keuangan sangat bokbrok," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Warseno meminta para pengusaha konstruksi yang belum dibayar pekerjaannya oleh pihak pemda untuk bersabar.
“Pekerjaan gagal bayar akan menjadi catatan kami,” ucap Warseno, Senin (4/3/2024).
Pekerjaan gagal bayar tersebut, lanjut dia, menjadi hutang piutang yang wajib dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Purwakarta.
Namun demikian, Warseno menegaskan, bahwa pekerjaan yang gagal bayar tersebut akan dibayarkan pada anggaran murni di 2024.
Terkait nilai proyek yang belum dibayar tersebut, Warseno menyebutkan sedang di rivew oleh pihak Inspektorat.
