PURWAKARTA - Puluhan Pengusaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengeluh. Pasalnya, proyek-proyek yang telah selesai dikerjakan pada 2023 lalu, hingga kini belum dibayar oleh pihak Pemda Purwakarta.
Untuk itu, puluhan pengusaha konstruksi dari berbagai Asosiasi tersebut, berencana akan melakukan aksi demo ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta, Rabu (6/3/2024) sekira pk. 10.00 wib.
Aksi tersebut, mereka lakukan sebagai upaya meminta kepastian dan pertanggungjawaban Dinas terkait prihal gagal bayar proyek APBD tahun 2023 lalu.
“Dinas terkait sudah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) agar segera melakukan proses dokumentasi pencairan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Namun tetap tidak bisa cair,” kata salah seorang pengusaha konstruksi.
Untuk itu, sambung dia, ia bersama puluhan pengusaha lainnya sepakat akan mengadakan aksi Demo menanyakan ke PEMDA perihal Anggaran Pekerjaan Infrastruktur tahun 2023 yang belum kunjung ada kejelasan pencairan.
Jika memang uang tidak ada, kata dia lagi, seharusnya sudah bisa diprediksi dari awal.
“Logiknya kalau sudah masuk di Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) uangnya sudah ada,” ucapnya.
Kendati begitu, BKAD akan menjamin pembayaran hutang dengan pihak ketiga dengan dikeluarkan SK Bupati.
“Sejauh ini akan ada SK dari bupati prihal surat hutang kepada pihak ketiga,“ jelas dia.
Menurut Zulkifli, Sekretaris DPC Askumindo Kabupaten Purwakarta, rencana aksi demo para pengusaha sangat wajar, lantaran proyek-proyek tersebut telah selesai 100 persen pelaksanaannya.
