[caption id="" align="aligncenter" width="569" caption="Foto Istana Bogor. Sumber: http://hotelsalak.co.id"][/caption] Sudah tidak dipungkiri bahwa aktivitas politik praktis sangat rentan dengan perilaku kotor korupsi, meski tak sedikit pula politikus yang hatinya jernih dan perilakunya bersih. Kita harus akui hal terpuji itu. Namun, saat ini banyak parpol yang kadernya terlibat kasus korupsi (minimal mendapat label "tersangka" dari pihak yang berwenang). Tak tanggung, belasan kader dari suatu parpol mendapatkan "gelar" memalukan tersebut. Jumlah tersebut bisa mengindikasikan cacatnya kaderisasi ataupun sistem lainnya di dalam parpol tersebut. Walau begitu kita perlu fair jika hanya 1 atau 2 orang saja dari ratusan kader, artinya 1 atau 2 orang yang terkena kasus itu hanyalah oknum yang hanya ingin memperkaya diri. Kita tidak boleh main tuduh, apalagi ternyata bila segelintir kader itu tidak terbukti bersalah. Tentu bila main tuduh, kita bisa menanggung malu sendiri jika ternyata sangkaan itu tidak terbukti. Pada akhir tahun lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 52 nama kader parpol yang terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2012. Reportasenya bisa kita temui di link berikut ini. Izinkan saya mengutip sebagian isinya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2012 sebanyak 52 kader partai politik terjerat dalam kasus korupsi. "Politisi tersebut merupakan anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati maupun walikota," kata peneliti ICW Agung Widadi dalam pemaparan akhir tahun tentang Korupsi Politik di Jakarta, Jumat. Seluruh kader tersebut diidentifikasi berasal dari delapan parpol, yaitu Golkar (14 orang), Partai Demokrat (10 orang), PDIP (delapan orang), PAN (delapan orang), PKB (empat orang), PKS (dua orang), Gerindra (tiga orang), PPP (dua orang) dan satu orang tidak teridentifikasi parpolnya, yaitu Ketua DPRD Fakfak. Mereka tercatat berasal dari kalangan anggota DPR dan DPRD (21 orang), kepala daerah atau mantan kepala daerah (21 orang), pengurus parpol (2 orang), dan satu menteri aktif Andi Alfian Mallarangeng. [Catatan: pada waktu itu Pak Andi A. Mallarangeng memang masih menjabat, sekarang sudah digantikan oleh Pak Roy Suryo, sesama kader Partai Demokrat.]
Fakta menyedihkan itu bisa kita sambungkan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2014-2019 yang sebentar lagi akan berlangsung. Berikut tabel hasil penggabungan antara fakta korupsi dari ICW dengan partai pengusung pada pilwalkot Bogor:
Nomor Urut
Pasangan Cawalkot-Cawawalkot
Partai Pengusung dan Kasus Korupsi
Total Kasus Korupsi Partai Pengusung Selama 2012
1
Bima - Usmar
Demokrat + PAN + PKB + Gerindra  + PBB
25 kasus
10 + 8 + 4 + 3 + 0 kasus
2
Dody + Untung
Golkar + PDIP
22 kasus
14 + 8 kasus
3
Achmad Ru’yat – Aim H. Hermana
PKS + PPP + Hanura
4 kasus
2 + 2 + 0 kasus
[Catatan: Sebenarnya Dody-Untung diusung oleh PKPI juga, namun PKPI tidak mencapai parliament threshold sehingga tidak memiliki data.] Ada fenomena menarik yang bisa kita tarik simpulnya dari data yang tersaji pada tabel di atas. Kita bisa melihat pola bahwa partai politik dengan kasus korupsi yang minim, cenderung berkoalisi dengan partai politik dengan kasus korupsi yang minim juga. Achmad Ru'yat dan Aim H. Hermana yang berada di nomor urut 3, diusung PKS, PPP, dan Hanura. Sedangkan partai politik yang terlibat dalam banyak kasus korupsi, terlihat mencoba melakukan kalkulasi agar bisa mengimbangi pasangan lawannya. Bima adalah orang PAN merangkul 1 parpol yang korupsinya lebih banyak (Demokrat) dan 3 parpol yang korupsinya lebih sedikit (PKB, Gerindra, dan PBB). Sedangkan Dody itu PDIP merangkul 1 parpol yang korupsinya PALING banyak (Golkar) dan 1 parpol nonparlemen yang belum teruji (PKPI). Saya tak berhak memaksa Anda untuk golput dalam pilkada Bogor ini, tetapi dari data di atas seharusnya Anda tahu parpol mana yang tercatat lebih baik dibanding yang lain. Saya hanya ingin membuka mata Anda bahwa menjadi bagian dari golput adalah yang terbaik saat ini, demi Bogor tercinta.
