Dilema KPI “ Pandangan Masyarakat vs Batas Wewenang KPI “

Pada tanggal 19 September 2016 yang lalu saya berasama teman-teman melakukan kunjungan media ke Jakarta dan Bandung. Tempat tujuan kami adalah MNC Group, NET TV, MRA Group, CNN dan KPI. Kunjungan media tersebut menurut saya memberikan pengalaman baru karena dunia media baik Televisi dan Radio mempunyai pasang surut dalam hal penyiaran. Dalam dunia Televisi tayangan-tayangannya harus bisa memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi masyarakat. Radio tidak hanya memutar musik untuk didengar tapi juga bisa memberikan informasi karena di Kota Jakarta sebagian besar penduduknya tidak lepas dari padatnya lalu lintas sehingga siaran radio yang informatif sangat diperlukan masyarakat disana.

Media Televisi dan Radio dalam memberikan siarannya memiliki aturan dimana yang mengawasi adalah KPI yang merupakan singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia.Dalam wajtu 24 jam KPI memantau tayangan atau siaran yang ada di INdonesia.  KPI sepenuhnya bekerja untuk mengawasi siaran-siaran yang diberikan oleh media, tidak hanya itu KPI juga mempunyai kewajiban untuk menegur media yang tidak sesuai ketentuan penyiaran.

Kita tahu beberapa waktu yang lalu KPI menjadi sorotan masyarakat karena KPI melakukan sensor yang sangat berlebihan sehingga masyarakat merasa kesal karenaKPI terlalu berlebihan. Kami melakukan diskusi dengan Komisioner KPI Dewi Setyarini mengenai tayangan-tayangan yang ada di Indonesia. KPI dalam tugasnya hanya mengawasi dan menegur media yang keluar dari alurnya bukan yang memberikan sensor, bluring atau bahkan cuting. Pemahaman ini keliru sehingga masyarakat menyorot KPI yang sangat mempengaruhi tayangan di Indonesia.

Masyarakat harus bisa lebih selektif dengan media-media yang memberikan tayangan kepada kita. Media tidak sepenuhnya memberikan apa yang kita butuhkan tetapi memaksa kita untuk menerimanya secara mentah-mentah. Marilah kita lebih selektif dalam menerima informasi yang media berikan kepada kita.