Inkonsistensi Sikap Bawaslu DKI

Jakarta. Jelang pendaftaran resmi Cagub serta Cawagub Pilkada DKI Polemik cuti PNS mencuat ke permukaan, Sylviana Murni dan Saefulah disebut-sebut berpolitik sehingga Bawaslu DKI harus bergerak. Benarkah pelanggaran telah terjadi atau issue ini sengaja dibuat oleh salah satu tim sukses untuk menurunkan elektabilitas rivalnya ?

Dasar laporan 2 PNS ini berpolitik melalui keikutsertaaanya dalam kegiatan partai politik jelang Pilgub DKI, sehingga dianggap melanggar kode etik PNS. Tuntutan yang muncul berupa keharusan pengajuan cuti bagi Ibu SilvIana Murni dan Bapak Saefullah. Pro Kontra pun terjadi di Masyarakat. Masyarakat yang Pro mengiyakan tudingan tersebut, tetapi bagi masyarakat yang kontra dengan berbagai dasar yang kuat melalui aturan perundang-undangan yang berlaku menjawab dengan rasionalitas dari aspek hukum dan menuding bahwa ada unsur politik dalam Issue ini, tudingan balik pun diberikan kepada tim sukses Ahok sebagai dalang utama dibalik Issue ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjawab polemik issue ini, UU tersebut menjawab secara jelas bahwa tudingan yang dikeluarkan untuk bapak Saefullah dan Ibu Slviyana Murni hanya omongan kosong semata, motif politik bahkan sangat jelas berada dibalik issue ini. Menurut Undang-Undang, aturan PILKADA berlaku ketika rangkaian PILKADA tersebut dimulai. Artinya tuntutan Cuti bagi Sekda DKI dan Deputi DKI ini tidak berlandaskan aturan hukum yang jelas. Netizen yang kontra pun ramai menanggapi sebaiknya pihak-pihak yang mengeluarkan Issue ini harus baca lagi peraturan Undang-Undang terkait, supaya tidak menimbulkan kegaduhan Masyarakat. Selain itu, tindakan tidak etis ini juga menuai kekecewaan masyarakat yang menganggap bahwa Issue ini sengaja dibuat untuk menghentikan langkah Pak Saefullah yang merupakan gambaran tokoh Ideal bagi ummat Islam.

Baweslu DKI pun sampai saat ini tidak berani mengeluarkan sikap tegas atas issue ini, Bawaslu hanya berani mengeluarkan himabauan-himbauan belaka. Menarik bila kinerja Bawaslu DKI di tarik mundur maka akan terlihat tidak Konsistensinya Bawaslu dalam bersikap. Dalam moment Pilkada sebelumnya, bawaslu seakan memberikan kemudahan pada Ahok dalam berbagai tindakan politik yang dilakukan secara nyata. Akan tetapi dalam kasus ini Bawaslu dengan dasar pelanggaran yang tidak jelas seakan juga turut ingin bentuk opini publik

Dibalik kebobrokan dan rusaknya etika demokrasi, issue ini juga mempunyai hikmah bagi warga DKI untuk menjadi masyarakat yang cerdas politik tidak gampang dimainkan oleh issue murahan. Termasuk berbagai sikap yang diambil oleh lembaga terkait, Apalagi issue itu bertujuan untuk mengganggu stabilitas jalan nya Pemerintahan DKI saat ini