Salah satu alasan utama mengapa kebijakan ini sangat penting adalah untuk memastikan keadilan sosial dan pemerataan manfaat dari kekayaan tambang. Selama ini, banyak masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang justru tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari kekayaan alam yang ada di wilayah mereka. Bahkan, mereka seringkali justru menderita akibat dampak negatif dari kegiatan pertambangan, seperti pencemaran air dan udara, hilangnya lahan pertanian, dan kerusakan ekosistem.
Dengan melibatkan Ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang, diharapkan manfaat dari kegiatan pertambangan dapat lebih merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ormas keagamaan dapat memastikan bahwa pendapatan dari tambang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya. Dengan demikian, kekayaan tambang tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat.
Tantangan dan Penolakan
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan konsesi tambang ini akan menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari pihak-pihak tertentu. Banyak pihak yang kemungkinan besar akan menolak kebijakan ini tentu mereka mereka, para konglomerat tambang yang telah lama menikmati monopoli atas sumber daya alam. Mereka memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan kendali mereka atas tambang dan akan melakukan berbagai upaya untuk menolak kebijakan yang dianggap mengancam kepentingan mereka.
Penolakan dari berbagai pihak terkait pengelolaan tambang ini bisa dimengerti sebagai bentuk kecemburuan dan ketakutan kehilangan kendali atas sumber daya yang selama ini mereka kuasai. Mereka yang kontra terhadap kebijakan ini mungkin memiliki kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat banyak. Mereka mungkin akan berargumen bahwa Ormas keagamaan tidak memiliki kapasitas dan keahlian yang cukup untuk mengelola tambang dengan baik.
Namun, argumen ini dapat dibantah dengan fakta bahwa Ormas keagamaan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga-lembaga teknis lainnya, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang diperlukan untuk mengelola tambang dengan baik. Selain itu, banyak Ormas keagamaan yang telah terbukti memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola berbagai program sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
Dukungan Terhadap Kebijakan
Saya sangat mendukung kebijakan pemerintah ini karena kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Dengan melibatkan Ormas keagamaan, diharapkan kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya rakyat jelata, rakyat yang selama ini terpinggirkan, rakyat yang selama ini seringkali tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari kekayaan tambang dan sumber daya alam lainnya.
Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kelestarian alam yang merupakan nilai-nilai penting dalam berbagai agama. Ormas keagamaan memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai ini dan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Inilah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kebijakan yang memungkinkan Ormas keagamaan dari berbagai agama untuk mengelola tambang merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kekayaan tambang Indonesia dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat dan tetap menjaga kelestarian alam. Dengan melibatkan Ormas keagamaan, diharapkan kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan lebih etis dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
