Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan, yang diukur dengan pengeluaran. Konsep ini dikenal sebagai 'pendekatan kebutuhan dasar' dan digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai alat untuk mengukur proporsi dan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional, negara bagian, dan kabupaten/kota.
Terkait dengan situasi atau tren kemiskinan di Kalimantan Barat, BPS menemukan bahwa proporsi penduduk miskin di tingkat provinsi cenderung menurun dari 8,48% menjadi 7,28% pada periode September 2011 hingga September 2019, khususnya di Kalimantan Barat. Namun proporsi ini ternyata merupakan proporsi kemiskinan tertinggi di wilayah Kalimantan dan bahkan lebih tinggi dibandingkan proporsi kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara.
Apalagi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan RPJMD Kalbar tahun 2018 hingga tahun 2023, angka kemiskinan tahun 2019 belum mencapai persentase sasaran. Target RPJMD Kalimantan Barat sebesar 6,92%, sedangkan pertumbuhan angka kemiskinan masih sebesar 7,49%. Persentase penduduk miskin merupakan penjumlahan dari persentase penduduk miskin pada berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Pada dasarnya jika kita melihat angka kemiskinan tiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat, kita dapat menyimpulkan bahwa proporsi penduduk miskin di kabupaten/kota di Kalimantan Barat rata-rata berkisar antara 13% hingga 4%.
Perbedaan proporsi penduduk miskin antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan diperlukan upaya yang tepat untuk mengentaskannya. Menurut Alfista (2019), kompleksitas permasalahan kemiskinan secara kuantitatif dipengaruhi oleh variabel tingginya pengangguran dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Senada dengan hal tersebut, Sudrajad (2014) juga menjelaskan dalam temuannya bahwa variabel pendidikan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi prevalensi kemiskinan di suatu wilayah.
