Pemuda dan Pilkada

Mencari Relevansi Makna Hari Sumpah Pemuda dalam Narasi Pilkada

         

Tulisan ini saya buat setelah mengikuti upacara Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang saat ini memasuki peringatan tahun ke 96. Menikmati panas matahari, dalam hati diliputi perasaan bangga dan kagum membayangkan hampir seratus tahun yang lalu  berbagai perkumpulan pemuda dari berbagai daerah memiliki satu kesepakatan terkait rasa nasionalisme. Gerakan para pemuda pada lini masa 28 Oktober 1928 dihubungkan dengan kondisi saat ini dan orientasi masa depan patut menjadi tanya. Bagaimana kondisi saat ini dan arah orientasi para pemimpin di masa depan. Perspektif calon kepala daerah Gubernur/Bupati/Walikot 'melirik' potensi kaum muda yang dinarasikan dalam visi, misi dan program kerja sebagai langkah konkrit menghidupkan makna kepemudaan sejalan dengan memaknai hari Sumpah Pemuda.

 Dalam upaya mencari makna untuk meningkatkan peran para pemuda, menjadi menarik untuk membandingkan gagasan pemikiran para calon kepala daerah dalam merencanakan program untuk kaum muda atau istilahnya "gen Z".   Gagasan/pemikiran para calon kepala derah inilah yang kemudian diharapkan menjadi kegiatan konkrit yang dinarasikan dalam ragam kampanye. Merujuk pada laman KPU, proyeksi data pemilih pada Pemilu 2024 hampir 60 % diisi oleh pemilih muda. Sehingga menghidupkan peran kepemudaan berjalan seiring dengan proporsi terbesar pemilih generasi milenial dan generasi Z yang menjadi kantong suara signifikan untuk para calon kepala daerah.

Visi dan misi calon kepala daerah terkait mengembangkan kepemudaan secara rasional menjadi menjadi salah satu rujukan bagi para pemilih untuk menimbang keseriusan dan komitmen para calon pemimpin daerah. Perhatian yang besar pada agenda pengembangan kepemudaan sejalan dengan upaya mewujudkan target pembangunan jangka menengah menuju Indonesia Emas 2045 yang ultime goalnya adalah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta partisipasi aktif di kancah internasional.

Menggambarkan kondisi kaum muda dapat dilihat dalam instrumen Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator dalam penyelenggaraan kepemudaan. IPP lahir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan. Disebutkan dalam PP 43/2022 bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pengertian ini bersifat teknis, karena dalam realitas, pemuda seringkali dikaitkan dengan jiwa yang muda, sehingga dalam organisasi atau kelompok kepemudaan seringkali ditemui kriteria umur menjadi kurang relevan. Sedangkan merujuk pada istilah kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.  Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa IPP bertujuan untuk menggali potensi pemuda untuk dapat mengembangkan kapasitas dan aktualisasi diri menuju kemajuan dan kesejahteraan serta berpartisipasi aktif dalam kancah Internasional.

Lebih jauh, indikator IPP terdiri dari (1) Pendidikan (rata-rata lama sekolah), (2) Kesehatan dan kesejahteraan (angka kesakitan pemuda, persentase pemuda yang merokok, persentase remaja perempuan yang sedang hamil), (3) Lapangan dan kesempatan kerja (persentase pemuda wirasusaha kerah putih, tingkat penggangguran terbuka), (4) Partisipasi dan kepemimpinan (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif berorganisasi, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dan (5) Gender dan diskriminasi (meliputi : angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh Pendidikan tingkat SMA ke atas, persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

Pengukuran melalui indeks pembangunan kepemudaan menjadi instrumen yang objektif untuk menggambarkan kondisi pemuda di suatu wilayah untuk kemudian merencanakan visi misi berikut program kegiatan yang dapat 'ditawarkan' oleh calon kepala daerah kepada para pemilih khususnya pemilih muda.

Pada sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga pada upacara hari Sumpah Pemuda Tahun 2024 menyampaikan bahwa IPP pada tahun 2024 berada pada level 56,33 % dengan capaian domain pendidikan paling tinggi berada pada angka 70,00 %, sedangkan domain terendah berada pada partipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 %, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45,00 %, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 % dan kesehatan kesejahteraan sebesar 65,00 %. Peningkatan capaian tingkat nasional menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam hal ini para calon kepala daerah sebagai referensi menyusun program kerja untuk mencapai IPP yang lebih tinggi dan lebih baik.

Untuk konteks Provinsi DKI Jakarta, merujuk data website IPP Kemenpora, IPP DKI Jakarta berada pada nilai 52 % berada di bawah nilai IPP Nasional yang telah berada di leval 56, 33 %. Provinsi Jakarta juga masih kalah dengan provinsi lain di pulau Jawa, seperti di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase 55,5 %, Yogyakarta 73,37 % dan Jawa Timur 56,56 % sedangkan Jawa Barat 51,17 % dan Banten 53,33 %. Melihat lebih jauh nilai IPP Provinsi Jakarta, terdapat persentase yang nilainya sangat kecil yaitu pada persentase pemuda wirausaha kerah putih hanya 0,53 % (lapangan kerja dan kesempatan kerja) dan persentase memberikan saran dan pendapat sebesar 0,31 % dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi sebesar 5,44 % namun ada anomali dimana persentase kegiatan sosial kemasyarakatan medapat angka yang tinggi yaitu 71,44 % pada indikator partisipasi dan kepemimpinan.

Indikator partisipasi dan kepemimpinan serta indikator lapangan kerja dan kesempatan kerja di Provinsi Jakarta menjadi hal yang perlu menjadi perhatian karena persentase IPP yang relatif nilainya kecil. Partisipasi menurut pengertiannya adalah keikutsertaan seseorang dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Partipasi menurut Isbandi (2013) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keteribatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Teori kepemimpinan menurut Handoko (2003) menyebutkan bahwa pemimpin memiliki  ciri utama yaitu kecerdasan, kedewasaan, sosial dan hubungan sosial yang luas, motivasi diri, dorongan berpartispasi, sikap-sikap hubungan manusiawi, memiliki pengaruh yang kuat, memiliki pola hubungan yang baik, memiliki sifat-sifat tertentu, memiliki kedudukan atau jabatan, mampu berinteraksi dan mampu memberdayakan. Bagaimana narasi partisipasi, kepemimpinan, lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi para generasi muda atau "gen Z" menjadi agenda prioritas pada adu program para calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta ?

          Dilansir dari website CNN Indonesia, pasangan calon kepala daerah di DKI Jakarta yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu Ridwan Kamil-Suswono, Dharma-Kun dan Pramono-Rano. Calon pertama yaitu Ridwan Kamil-Siswono mengusung slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju dengan visi "Jakarta Maju sebagai Kota Global yang Maju dengan Karya Inovatif, Berkeadilan dan Sejahtera". Misi dari pasangan calon pertama dalah ;

1. Membentuk manusia Pancasila yang berdaya saing, setara, berdaya, dan berperadaban luhur.
2. Mewujudkan kota global yang berketahanan.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
4. Membangun kota layak huni kelas dunia dengan infrastruktur yang berkelanjutan.
5. Menghadirkan pemerataan pembangunan di semua wilayah Jakarta.
6. Membentuk pemerintahan yang transparan, transformatif, dan proaktif melayani.

Pasangan kedua Dharma-Kun memiliki slogan "Jakartaku Aman", dengan visi "Menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia". Adapun pasangan calon kedua adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat.
2. Mewujudkan reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab.
3. Mewujudkan inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta sebagai kota global untuk mengatasi kemacetan melalui pengarusutamaan penelitian dan pengembangan.
4. Mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional dan global dalam Simpul Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat.

Pasangan ketiga Pramono-Rano memiliki slogan "Jakarta Menyala" dengan visi "Menuju Provinsi DKJ sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan". Adapun misi pasangan calon ketiga adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat modern megapolitan yang madani, berbudaya dan sejahtera.
2. Mewujudkan pusat ekonomi yang inovatif dan kompetitif dengan membuka akses seluasnya pada sumber kehidupan dan distribusi manfaat hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan pemerintahan dengan manajemen kota moderen yang akuntabel dan responsif untuk memberikan layanan publik yang Prima.
4. Mewujudkan Ruang Aktivitas Kehidupan Berkualitas yang Mendukung Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Berkelanjutan.

Selanjutnya strategi dalam mengembangkan isu kepemudaan bisa dilihat pada debat pertama Calon Kepala Daerah DKI Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan tema "Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global" menjadi angin segar bagi pengembangan sektor kepemudaan. Walaupun tidak ada kata kunci spesifik "pemuda atau kepemudaan" namun terdapat beberapa program yang arahnya pengembangan pemuda. Paslon pertama memiliki program membersamai generasi Z dalam kesulitan dan harapan tentang pekerjaan, sekolah gratis di negeri dan swasta serta balai sekolah perempuan. Paslon kedua menginisiasi program internet gratis dan sarana prasarana pusat komunitas di setiap RW serta menekankan pembenahan masalah adab sehingga kemauan untuk bekerja menjadi tinggi. Selanjutnya Paslon ketiga memiliki program Jakarta Bekerja dan Jakarta Belajar dimana ada kegiatan job fair 3 bulan sekali  dan balai latihan kerja di kecamatan, pelatihan bersertifikasi, info lowongan pekerjaan terintegrasi di Jaki serta Work From Anywhere, peningkatan KIP dan beasiswa KJMU serta beasiswa S2 dan S3 untuk guru dan dosen. Kata-kata yang sering diucapkan pada debat terbuka pertama untuk calon Gubernur DKI Jakarta yang diadakan oleh KPU yaitu pada Paslon pertama adalah inovasi, gen z dan adil, sedangkan Paslon kedua adalah kata adab dan beradab sedangkan Paslon ketiga adalah kata kolaborasi dan gerakan.

Melihat program yang ditawarkan para calon Gubernur DKI Jakarta pada debat terbuka pertama, hampir semuanya sudah merangkul tema kepemudaan dengan ragam perspektif untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi generasi muda Jakarta. Kita patut berharap bahwa kebijakan, rencana dan program kepala daerah terpilih untuk generasi muda berasal dari penjabaran IPP sehingga sukses memaknai kembali arti Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam konteks kekinian menuju Indonesia Emas 2045, semoga.