Good governance juga mengharuskan negara untuk melaksanakan kebijakannya dengan memberikan kesempatan atau melakukan kemitraan antara pemerintah, pihak swasta, dan civil society. Penting sekali bagi pemerintah untuk melibatkan kedua pihak tersebut untuk melaksanakan kebijakannya karena memang pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri dengan adanya keterbatasan sumber daya. Selain itu, keterlibatan tiga pihak ini menjadi penting karena masyarakat dan pihak swasta diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga pelaksanaannya terbuka.
Keterlibatan tiga pihak itu dapat diwujudkan dalam partnership governance atau quasi government. Sebagai contoh, untuk memudahkan mobilitas masyarakat, pemerintah bekerja sama dengan pihak BUMN untuk menciptakan transportasi yang nyaman dan aman untuk masyarakat. Contoh transportasi tersebut adalah perkapalan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN PT Pelni; moda transportasi kereta api seperti MRT, LRT, dan KRL; moda transportasi udara seperti Garuda Indonesia; atau moda transportasi darat seperti Trans Jakarta atau Trans Banyumas.
Apabila good governance ini sudah diterapkan dengan baik, maka akan tercipta birokrasi yang ideal di Indonesia. Namun, pelaksanaan good governance ini masih mengalami sejumlah hambatan dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, hingga saat ini, patologi birokrasi yang terdapat di pemerintahan Indonesia itu masih belum hilang sepenuhnya dalam pemerintahan negara.
