Salah satu keuntungan yang diperoleh Indonesia adalah melalui ACWG adalah sebuah kemudahan untuk melakukan ekstradisi para koruptor yang menyimpan hasil kejahatannya di negeri-negeri tetangga, seperti Singapura yang selama ini kita kenal sebagai tempat paling aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan korupsi.Â
Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Antikorupsi di Markas Besar PBB, New York, tanggal 18 Desember 2003 . Selama ini, kita masih kesulitan untuk melakukan pengembalian aset (asset recovery) para koruptor yang telah berada di luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia bisa menggunakan konvensi tersebut sebagai instrumen baru dalam rangka asset recovery. Kejahatan korupsi sudah masuk kejahatan transnasional yang pelakunya bisa lari kemana saja dan uangnya bisa disimpan dimana saja, sehingga untuk mengatasinya tidak jarang dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara lain.
Bentuk komitmen lainnya dalam G20 adalah sebuah kerjasama antar ACWG bersama dengan KPK. Indonesia yang diwakili oleh KPK dalam delegasi pertemuan ACWG menegaskan kembali bentuk kerjasama pemberantasan korupsi dengan menghasilkan dokumen kebijakan audit dalam KTT G20.Â
KPK bersama dengan ACWG juga merujuk tentang isu pencegahan korupsi di sektor energi yang belum mendapat mayoritas dukungan dari anggota delegasi G20. Upaya kerjasama ini adalah untuk memasukan ke pemberantasan korupsi di sektor energi ke dalam latar pembahasan KTT G20 .Â
PenutupÂ
Untuk mewujudkan ini semua membutuhkan proses yang berat dan panjang.Masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri, oleh karena itu diharapkan agar pemerintah untuk dapat bekerjasama dengan masyarakat karena memiliki tujuan dan cita-cita yang sama , yaitu sebuah negara bebas korupsi. Seluruh lembaga masyarakat baik yang kecil maupun yang memiliki pengaruh besar harus turut berperan.Â
Langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini, dengan menanamkan nilai integritas akan menumbuhkan pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Dibutuhkan sebuah pemerintahan yang mampu menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam lingkungan pemerintahan, karena orang-orang berpendidikan yang memiliki niat dan tujuan baik, tidak akan mungkin melakukan tindakan yang akan merugikan diri sendiri dan negaranya.Â
Aparat pemerintah yang bersumpah akan melayani negara dan masyarakat dengan segenap hati , jangan sampai sumpah itu hanya sekedar janji manis saja. Masyarakat dapat merasa aman dan dapat menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Terciptanya lingkungan pemerintahan yang aman,damai, jujur, penuh integritas dan menjalankan tugas dengan baik.Â
Untuk membuat negara Indonesia menjadi negara maju diperlukan peran aktif semua lembaga masyarakat dan pemerintah. Membangun sebuah generasi dengan budaya integritas, memberikan contoh yang baik kepada generasi muda yang akan memimpin bangsa kita di masa depan.Â
Tentunya kita berharap dengan G20 dapat mengakselerasi pemberantasan korupsi menjadi lebih baik dan optimal  sebagai komitmen global dalam pemberantasan korupsi. Dengan semakin maraknya tindakan korupsi di Indonesia, tidak akan membuat negara kita menjadi lebih maju justru sebaliknya. Semakin banyak korupsi maka pembangunan dan perkembangan wilayah akan diperlambat, dana yang dibutuhkan hilang. Yang seharusnya digunakan untuk memajukan dan membangun Indonesia tapi malahan digunakan untuk kepentingan sendiri.Â
Seharusnya, pemerintah meningkatkan pengawasan pemberantasan korupsi dan yang paling penting memegang teguh nilai kejujuran dan integritas karena semua upaya itu tidak akan berguna jika aparat pemerintah terus mengkorupsi dana, yang akan terjadi hanya Indonesia yang semakin lama akan semakin terbelakang, kesenjangan sosial semakin timpang dan semakin banyak masyarakat miskin dan kesejahteraan di Indonesia menurun.Untuk itu, mari kita wujudkan dan tanamkan nilai integritas dalam diri kita sendiri sebagai langkah awal menuju negara antikorupsi, demi membuat Indonesia menjadi negara maju.Â