Kelelahan, Aspek yang Lupa Dipikirkan KPU pada Pemilu 2019

Sekitar 25 triliun dianggarkan untuk Pemilu 2019 dan hingga saat ini (26/04/2019), lebih 200 petugas KPPS meninggal dunia. Baik itu karena kelelahan ataupun penyakit yang timbul usai menjalankan tugas sebagai anggota KPPS.

Pemilu 5 kotak pertama kali dilaksanakan di dunia sejauh saya tahu. Sekaligus menjadi pemilu terumit dan melelahkan di Indonesia. Aspek kerumitan saya anggap diejawantahkan cukup baik di pemilu ini. 

Tiap surat suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memiliki form masing-masing dengan beragam salinan yang perlu dicatat dan direkap satu per satu tanpa ada eror.

Kekhawatiran pelipatan surat suara yang cukup besar dapat diatasi dengan beragam simulasi dan video yang diedarkan banyak KPU Daerah atau relawan. Aktivitas teknis lain yang lengkap dan mudah dipahami dalam buku panduan KPPS.

Namun, yang tidak dipikirkan lebih baik adalah waktu dan durasi petugas KPPS menyelesaikan semua administrasi. Dalam hal ini penghitungan dan perekapan semua jumlah dan form. 

Saya sebagai ketua KPPS di TPS di RW saya, tidak mengetahui kalau proses administratif usai pencoblosan kian lama. Petugas KPPS kami menyelesaikan semua administrasi dalam waktu 24 jam. Sementara di beberapa TPS di Kecamatan lain malah bisa melebihi 24 jam menyelesaikannya.

Apa yang disampaikan dalam Bintek hanya sekadar formalitas semata. Personel PPS dari kelurahan seolah percaya kalau Pemilu 2019 ini serupa dengan pemilu lainnya. Baik itu pemilihan Gubernur maupun Bupati.

Saat deklarasi bersama ketua KPPS se-Kabupaten pun tidak ada imbauan kalau proses usai mencoblos sangat rumit dan akan memakan waktu cukup lama. Serupa formalitas Bintek di Kelurahan. Saat deklarasi, Bupati pun yakin kalau proses pemilu kali ini serupa dengan pemilu sebelumnya. Hal ini disambut positif Ketua KPPS waktu itu, baik yang sudah berpengalaman atau amatir seperti saya.

Kenyataannya di lapangan, Pemilu 2019 ini akhirnya memakan banyak korban akibat kelelahan. Tidak ada petugas kesehatan yang berjaga di TPS. Pun petugas Puskesmas yang keliling atau standby di kecamatan/kelurahan.

Korban dari petugas TPS pun berjatuhan. Semua tanpa antisipasi dan perkiraan sebelumnya. Proses teknis yang cukup rumit dan tidak bisa ditinggalkan menguras habis fokus, pikiran, dan tenaga petugas KPPS. 

Di beberapa TPS, keberatan (baca: intimidasi) saksi dan warga saat proses penghitungan juga membuat stres. Belum lagi saat mengetahui surat suara rusak atau tertukar dari daerah lain. Salah penghitungan pada salah satu kotak atau input rekapan yang juga amburadul.

Membayangkan eror tadi saja cukup memusingkan dan memakan waktu dan tenaga. Apalagi jika ditetapkan ada PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada sebuah TPS. 

Yang mungkin juga mengecewakan petugas KPPS yang bersumbangsih pada stres dan kelelahan juga pada honorarium yang tidak sepadan. Baik jika diukur dari parameter waktu, tenaga, dan kerumitan.

Walau menjadi petugas KPPS adalah tugas negara dan mungkin menjadi kebanggaan bagi sebagian orang. Jumlah honor yang diterima mungkin bagi beberapa petugas KPPS bisa membuat terenyuh. 

Ikhlas mungkin jadi jawaban beberapa petugas KPPS usai menerima honor. Namun bisa jadi, bagi mereka yang sudah memeras keringat menyelesaikan tugas lebih dari 12/24 jam. Honor yang diterima malah membuat beban stres.

Terakhir, saya mengucapkan belasungkawa bagi rekan KPPS yang gugur usai menjalankan tugasnya. Saya yakin, mereka akan dikenang baik oleh sejarah pemilu negeri ini.

Salam,

Solo, 27 April 2019
10:08 am