Bukti, Koalisi Merah Putih Bukan Wakil Rakyat

... Akan tetapi, pilihan politik Golkar adalah di luar pemerintahan sehingga tak ada perwakilan partai di kabinet pemerintahan mendatang. (berita: kompas.com)

Setalah ada kemungkinan figur profesional partai akan berasal dari Koalisi Merah Putih, Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat menegaskan bahwa Partai Gerindra akan tetap berada diluar pemerintahan. (metrotvnews.com)

Oposisi yang selama ini ada toh tidak merugikan jalannya roda pemerintahan. Bukan pula pihak oposisi merongrong pemerintah dengan hal yang penuh dengan kepentingan. Menolak atau mengkritisi pemerintah memang wajar adanya hakikat oposisi. Oposisi lebih terkesan pihak yang bersebrangan namun tidak memusuhi. Mengkritisi namun tidak menghakimi. Menolak kebijakan namun dengan tidak sporadis merubah UU. Intinya, tetap berlandaskan konstitusi, Pancasila dan UUD 1945. Sedang bayangan awam saya, pihak diluar pemerintah adalah istilah yang 'menyesatkan'. Jika dibilang oposisi, jika dari gelagat sebelum pemerintahan baru yang akan dimulai berniat tidak baik. Mulai dari secara mayoritas mengebiri hak menjadi ketua DPR. Mencoba mengutak-atik istilah demi kepentingan kuasa para pemimpin daerah yang berasal dari parpol. Mencoba meruntuhkan sistem Pilkada langsung. Ngebet untuk segera disahkan demi menjaga kuasa dan penguasa dari koalisi parpol mayoritas. Dan sepertinya, Presiden yang segera lengser ini mencoba bermain trik demi pencitraannya sendiri. Lihat artikel saya, UU Pilkada: Jebakan Betmen SBY buat Jokowi, atau Pencitraan SBY? Ucapan Prabowo: Tuan Makan Senjatanya

"Tetapi, elite bangsa kita tak mampu menjaga kekayaan ini. Kekayaan ini dicuri dan dirampok terus menerus.‎ Anggota DPR, bupati, menteri, bisa disogok, jenderal bisa disogok. Semua bisa dibeli, parpol bisa dibeli," kecamnya. (berita: detik.com)

Masih dengan berapi-api berorasi di depan simpatisan Gerindra pada April 2014 lalu. Seolah ucapan ini kembali kepada penuturnya, Prabowo sendiri beserta geng KMP-nya. Anggota DPR dan bupati bisa disogok dalam hal ini KMP menggelontorkan Pilkada lewat DPRD. Agar sogok-menyogok bisa dilakukan leluasa dan bebas oleh anggota KMP saja, nantinya. Mentri bisa disogok, seperti berkaca pada kasus Suryadharma Ali, Ketum PPP. Disogok para oknum agar bisa leluasa mengutil dana Haji. Jendral pun bisa disogok mengeluarkan UNIMOG-nya demi 'membela' geng KMP di MK dulu. Seolah, semua tingkah ulah dan rong-rongan geng KMP akan kembali kepada diri mereka sendiri. Salam, Solo, 17 September 2014 10:26 pm