Mohon tunggu...
Giofani Hutri Engzelli
Giofani Hutri Engzelli Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Ilmu Politik

🌛

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Pilkada 2024 Kepulauan Riau Dihiasi oleh Politik Dinasti

4 Agustus 2024   17:15 Diperbarui: 4 Agustus 2024   17:15 206
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar: Diolah Giofani H E S

Ansar juga mengaku bahwa mempunyai anak yang sebagai Bupati dan istri merupakan sebuah anggota DPRD Kepulauan Riau memberikan dampak yang positif, karena ia dan keluarganya dapat mendiskusikan pembangunan yang ada di Kepulauan Riau kedepannya dikala waktu senjang.

Berbanding terbalik dengan Muhammad Rudi, pada tahun 2020 Rudi menolak dan tidak mau jika dirinya disebut menjalankan politik dinasti. "Itu kan hanya isu-isu saja,  kalu istri mau jadi DPRD atau ikutan sebagai calon wakil gubernur saya tidak bisa melarang. Jangankan orang lain, istri saja tidak bisa kita larang," ungkap Muhammad Rudi dihadapan ratusan kader pada kegiatan konsolidasi engurusan DPC Nasdem di Tanjung Pinang, Minggu (12/07/20).

Suara kotak pilih Kepulauan Riau di pilkada posisi unggul jatuh kepada Ansar Ahmad dan Muhammad Rudi ketimbang calon gubernur lainnya, karena mereka telah lama dikenal dan beridiri dihadapan masyarakat selama bertahun-tahun. oleh karena itu, besar kemungkinan politik dinasti akan berjalan ditengah masyarat Kepulauan Riau dan kekuasaan tersebut akan terus berputar secara berulang kali di titik yang sama.

Politik dinasti tidak dapat terelakkan di Indonesia dan telah banyak dijadikan  sebuah pedoman oleh berbagai banyak orang agar dapat duduk pada bangku pemerintahan, tidak hanya pemerintahan melainkan partai politik juga telah banyak dipimpin dan dikuasai oleh sekumpulan keluarga. Tidak dapat dipungkiri hal ini semua dapat terjadi  karena latar belakang Indonesia yang dulunya adalah kerjaan.

Akibat dari politik dinasti beragam adanya, yaitu:

1) Banyaknya kader yang unggul dan ahli dalam partai politik namun tidak akan di langsungkan atau di usulkan sehingga  menghambat banyaknya orang yang berkualitas

2) Akan terjadi Nepotisme seperti terciptanya aturan-aturan yang hanya menguntungkan beberapa kepentingan yang dapat merugikan masyarakat

3) Tidak dapat terciptannya good governance karena terlalu sibuk mengurusi kepentingan pribadi

Namun, politik dinasti dapat dihentikan dengan cara memberikan edukasi bagaimana politik yang baik terhadap masyarakat agar tidak buta dan sadar bahwa banyak yang ingin merusak sistem politik pada pemerintahan dengan beragam cara salah satunya adalah politik dinasti, dan cara kedua yaitu mempertegas hukum agar memberikan sebuah aturan terhadap orang-orang  yang melakukan politik dinasti. 

DAFTAR PUSTAKA

Hamapu, A. (2023). Anak Bupati-Istri Anggota DPR, Gubernur Kepri: Tak Semua Dinasti Politik Jelek. Diakses 30 Agustus 2024. https://www.detik.com/sumut/berita/d-6999992/anak-bupati-istri-anggota-dprd-gubernur-kepri-tak-semua-dinasti-politik-jelek 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun