Prosedur Konsolidasi atau Peleburan Perseroan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Prosedur Konsolidasi atau Peleburan Perseroan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Peleburan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Artinya, dalam perseroan, peleburan dapat diartikan sebagai tindakan membubarkan dua atau lebih perseroan dan membentuk perseroan baru.

Prosedur Peleburan Perseroan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, peleburan atau konsolidasi dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1)

"Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan".

Rancangan peleburan diajukan di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pasal 87 ayat (1)

"Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat".

Pasal 89

"RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.

RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal".

Pengumuman ringkasan rancangan peleburan

Pasal 127 ayat (2)

"Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS".

Pengajuan keberatan kreditor

Pasal 127 ayat (4)

"Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut".

Pembuatan akta peleburan yang berdasarkan dari rancangan peleburan

Pasal 128 ayat (1)

"Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia".

Permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 130

"Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)".

Adapun aturan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menyebutkan: "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Pengumuman hasil peleburan ke masyarakat umum

Pasal 133 ayat (1)

"Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan".

Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa proses peleburan atau konsolidasi perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan supaya peleburan tersebut sah secara hukum. Adapun akibat hukum yang timbul dengan adanya peleburan yaitu, semua perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar dan menjadi satu entitas hukum yang baru.