Dinamika Politik Lingkungan: Integrasi Kebijakan, Peran Aktor Transnasional, dan Konflik Kepentingan dalam Pencapaian Keberlanjutan

Abstrak
Artikel ini mengkaji dinamika politik lingkungan dengan fokus pada tiga aspek utama: integrasi kebijakan lingkungan dalam kebijakan publik, peran aktor transnasional dalam mempromosikan keberlanjutan, dan konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan lingkungan diintegrasikan ke dalam agenda politik, peran yang dimainkan oleh aktor transnasional dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan, dan bagaimana konflik kepentingan dikelola untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengakuan dan implementasi kebijakan lingkungan, masih terdapat hambatan signifikan yang perlu diatasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antarlembaga, transparansi, dan partisipasi publik dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil untuk masalah lingkungan.

Abstract

This article examines the dynamics of environmental politics, focusing on three main aspects: the integration of environmental policy into public policy, the role of transnational actors in promoting sustainability, and the conflict of interest between economic growth and environmental protection. Using a literature review method, this study explores how environmental policies are integrated into the political agenda, the role played by transnational actors in influencing environmental policies, and how conflicts of interest are managed to achieve sustainability goals. The findings indicate that despite progress in recognizing and implementing environmental policies, there are significant barriers that need to be overcome. This study emphasizes the importance of inter-agency cooperation, transparency, and public participation in creating sustainable and fair solutions to environmental issues.

PENDAHULUAN

Pada beberapa dekade terakhir, isu lingkungan telah menerima perhatian yang semakin meningkat dalam diskursus politik global. Dengan kesadaran yang tumbuh akan dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan, politik lingkungan telah menjadi fokus studi yang kompleks dan multidisiplin. Sebagaimana dikemukakan oleh Bulkeley (2021), perubahan paradigma dalam cara kita memandang perubahan iklim dari sekadar masalah global menjadi persoalan yang semakin transnasional, personal, dan urban, menandai evolusi penting dalam politik lingkungan. Kajian ini berusaha untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana kebijakan lingkungan diintegrasikan dalam kebijakan publik, peran aktor transnasional, dan bagaimana konflik kepentingan antara keberlanjutan lingkungan dan kepentingan ekonomi dikelola dalam konteks global.

Integrasi kebijakan lingkungan dalam agenda politik nasional dan internasional menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang ada. Seperti yang diperlihatkan oleh Agussalim et al. (2023), kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka mencerminkan kegagalan dalam integrasi efektif kebijakan lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam politik lingkungan.

Selain itu, peran aktor transnasional dalam politik lingkungan juga semakin penting. Organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, dan entitas internasional lainnya memiliki peran sentral dalam membentuk kebijakan dan praktik lingkungan di berbagai negara. Keterlibatan mereka sering kali membawa inovasi, sumber daya, dan keahlian yang dapat memperkuat upaya lokal dan nasional dalam menghadapi tantangan lingkungan.

Dengan memahami dinamika ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana politik lingkungan dapat diarahkan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih efektif dan inklusif, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan tantangan yang ada.
 
Dalam upaya untuk memahami lebih lanjut tentang evolusi dan kompleksitas politik lingkungan serta dampaknya terhadap pencapaian keberlanjutan, artikel ini akan menguraikan perkembangan teoretis dan praktis terkait tema tersebut. Selain itu, penelitian empiris yang relevan juga akan diperkenalkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isu-isu kunci yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, perlu untuk merujuk pada berbagai sumber penelitian yang memberikan landasan bagi analisis yang mendalam.

Salah satu aspek yang akan dipertimbangkan adalah evolusi konseptual politik lingkungan dari perspektif lokal hingga global. Melalui analisis literatur dan penelitian terkait, akan diperjelas bagaimana isu-isu lingkungan telah menjadi semakin kompleks dan saling terkait dalam skala yang lebih luas, termasuk interaksi antara negara-negara, aktor non-negara, dan institusi internasional. Referensi akan diberikan kepada karya-karya penting dalam bidang ini, termasuk konsep-konsep kunci seperti transnasionalisme, keberlanjutan, dan konflik kepentingan.

Selanjutnya, artikel ini akan membahas peran aktor transnasional dalam membentuk politik lingkungan. Ini akan mencakup analisis tentang bagaimana organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, dan lembaga internasional mempengaruhi pembentukan kebijakan lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global. Referensi akan diberikan kepada penelitian empiris yang menggambarkan dampak konkret dari intervensi aktor transnasional dalam arena politik lingkungan.
Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan dalam konteks politik global. Ini termasuk analisis tentang konflik kepentingan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, serta strategi untuk mengatasi ketegangan antara tujuan-tujuan tersebut. Penelitian empiris tentang kasus-kasus konflik kepentingan tertentu akan disajikan untuk memberikan wawasan tentang kompleksitas dinamika politik lingkungan.

Dalam keseluruhan artikel, tujuan utama adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik lingkungan dan bagaimana hal itu mempengaruhi pencapaian keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan teori-teori politik lingkungan, penelitian empiris, dan studi kasus, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman kita tentang tantangan dan peluang dalam mengelola isu-isu lingkungan secara efektif di tingkat global. Referensi akan terus digunakan untuk mendukung argumen dan analisis yang disajikan, sehingga memastikan keakuratan dan keandalan dari pendekatan yang diambil.
Dengan demikian, artikel ini akan memperkaya literatur tentang politik lingkungan dan memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik lingkungan, diharapkan kita dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis dari literatur yang ada untuk memahami berbagai aspek politik lingkungan. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menyediakan pemahaman mendalam tentang isu yang kompleks melalui analisis literatur yang ekstensif dan beragam. Studi pustaka ini mencakup sumber-sumber dari jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik politik lingkungan, integrasi kebijakan, peran aktor transnasional, dan konflik kepentingan dalam konteks keberlanjutan.

Tahapan Penelitian

1. Identifikasi Sumber
Tahap pertama melibatkan identifikasi dan seleksi literatur yang relevan. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kriteria seperti relevansi dengan tema penelitian, kredibilitas sumber, dan kebaruan informasi. Database akademik seperti JSTOR, Scopus, dan Google Scholar digunakan untuk mencari literatur yang relevan.
2. Ekstraksi Data
Setelah literatur yang relevan terkumpul, data dan informasi penting diekstraksi. Ini termasuk teori, temuan, dan argumen utama yang berkaitan dengan politik lingkungan, integrasi kebijakan, dan peran aktor transnasional dalam konteks keberlanjutan.
3. Analisis Kritis
Data yang diekstraksi kemudian dianalisis secara kritis untuk memahami berbagai perspektif dan argumen yang ada dalam literatur. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi gap penelitian, tren, dan isu-isu kontroversial yang muncul dalam studi politik lingkungan.
4. Sintesis Informasi
Tahap terakhir adalah sintesis dari analisis yang dilakukan, di mana informasi yang diperoleh disatukan untuk membentuk pemahaman yang koheren dan komprehensif tentang dinamika politik lingkungan. Sintesis ini mencakup pembahasan tentang bagaimana kebijakan lingkungan diintegrasikan, peran aktor transnasional, dan bagaimana konflik kepentingan dikelola untuk mencapai keberlanjutan.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi
Dalam pemilihan literatur, kriteria inklusi meliputi publikasi yang secara eksplisit membahas politik lingkungan, kebijakan publik terkait lingkungan, dan peran aktor transnasional dalam keberlanjutan. Kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak fokus pada aspek politik atau kebijakan lingkungan, serta sumber yang sudah usang atau tidak relevan dengan konteks saat ini.
Melalui metode studi pustaka ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan berwawasan luas tentang bagaimana politik lingkungan dapat membantu dalam pencapaian keberlanjutan global, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pembahasan ini, kami akan mengeksplorasi secara mendalam hasil-hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya dalam pendahuluan, serta menyelidiki implikasi dan konsekuensi dari temuan-temuan tersebut dalam konteks politik lingkungan. Pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian utama sesuai dengan tiga aspek yang telah dikaji: integrasi kebijakan lingkungan, peran aktor transnasional, dan konflik kepentingan dalam kebijakan lingkungan.

Integrasi Kebijakan Lingkungan
Pada bagian ini, kita akan membahas temuan terkait dengan integrasi kebijakan lingkungan dalam konteks politik publik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pramesi et al. (2023), pengembangan transportasi publik berkelanjutan di Depok merupakan sebuah tantangan yang signifikan. Meskipun ada kesepakatan global tentang pentingnya transportasi berkelanjutan, implementasi kebijakan ini di tingkat lokal seringkali terhambat oleh sejumlah faktor.
 
Pertama-tama, rendahnya kemauan politik dapat menjadi penghambat utama dalam menerapkan kebijakan lingkungan. Walaupun kebijakan transportasi berkelanjutan telah diakui sebagai langkah penting untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara, seringkali kebijakan ini tidak menjadi prioritas politik bagi para pembuat keputusan di tingkat lokal. Hal ini dapat disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik yang lebih mendesak atau preferensi politik yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, kurangnya sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga kerja, juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan lingkungan. Proyek-proyek seperti pengembangan sistem transportasi publik berkelanjutan memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan teknologi baru. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan semacam ini akan sulit dilakukan, terutama di lingkungan yang memiliki keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang sudah ada.
Ketidakmampuan untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan juga merupakan faktor penghambat dalam integrasi kebijakan lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh Pramesi et al. (2023), implementasi kebijakan transportasi berkelanjutan di Depok terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah kota, lembaga transportasi, dan kelompok masyarakat terkait. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar lembaga dapat menghambat pertukaran informasi yang penting dan mengganggu pelaksanaan kebijakan secara efektif.
Oleh karena itu, dalam konteks integrasi kebijakan lingkungan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi. Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi dari berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kerja sama lintas sektoral dan lintas lembaga juga diperlukan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Peran Aktor Transnasional
Dalam konteks peran aktor transnasional dalam politik lingkungan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana aktor-aktor non-negara ini memengaruhi pembentukan kebijakan dan praktik lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Celermajer et al. (2020), keterlibatan aktor transnasional seperti organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional dapat membawa perspektif baru dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu kontribusi penting dari aktor transnasional adalah dalam memperluas cakupan keadilan lingkungan untuk mencakup lebih dari sekadar kepentingan manusia. Dalam konsep multispecies justice, Celermajer et al. (2020) menyoroti pentingnya mengakui hak-hak lingkungan dan makhluk hidup lainnya dalam kebijakan lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan manusia, tetapi juga dengan keseimbangan ekosistem dan hak-hak makhluk hidup lainnya.
Namun, meskipun aktor transnasional dapat membawa kontribusi positif dalam pembentukan kebijakan lingkungan, mereka juga dapat menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu masalah utama adalah masalah legitimasi dan akuntabilitas. Aktor-aktor transnasional sering kali tidak bertanggung jawab kepada publik atau pemerintah setempat, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya memiliki kekuasaan dalam pembuatan keputusan.
Selain itu, dominasi kepentingan tertentu oleh aktor-aktor transnasional juga dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam proses pembuatan keputusan. Misalnya, perusahaan multinasional mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan pengaruh politik daripada masyarakat lokal atau organisasi non-pemerintah. Hal ini dapat mengarah pada pembentukan kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan bisnis daripada kepentingan masyarakat atau lingkungan.

Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan peran aktor transnasional dalam politik lingkungan, penting untuk memastikan adanya mekanisme kontrol dan penyeimbangan yang memadai. Hal ini dapat mencakup peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan forum dialog yang inklusif, dan penguatan kapasitas organisasi lokal untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Lingkungan
Konflik kepentingan antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi hambatan dalam pembentukan kebijakan lingkungan yang efektif.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fardian (2014), studi tentang transparansi pelaporan keuangan di Kota Padang menyoroti bagaimana faktor politik dan ketidakpastian lingkungan dapat mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Dalam konteks politik lingkungan, konflik kepentingan sering kali muncul antara kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Misalnya, industri-industri yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam sering kali memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dalam mempertahankan praktik-praktik yang merusak lingkungan. Di sisi lain, kelompok-kelompok advokasi lingkungan dan masyarakat lokal sering kali mendesak untuk penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam perlindungan lingkungan. Konflik ini dapat menghasilkan ketegangan politik dan ketidakpastian hukum, yang dapat menghambat pembentukan kebijakan lingkungan yang efektif.
Penelitian oleh Fardian (2014) juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan konflik kepentingan. Tanpa adanya mekanisme yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan, kebijakan lingkungan dapat dengan mudah disalahgunakan atau diabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif dan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam mengelola konflik kepentingan dalam kebijakan lingkungan, penting untuk mempromosikan dialog dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan. Proses pembuatan keputusan yang inklusif dapat membantu mengidentifikasi titik-titik kesepakatan dan meminimalkan ketegangan antara berbagai kelompok kepentingan. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhitungkan berbagai kepentingan dan memenuhi standar keadilan lingkungan.
Dalam pembahasan ini, kami telah mengeksplorasi secara mendalam hasil-hasil penelitian terkait dengan integrasi kebijakan lingkungan, peran aktor transnasional, dan konflik kepentingan dalam kebijakan lingkungan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan dalam konteks politik global.
Penting untuk diingat bahwa meskipun aktor-aktor transnasional dan kebijakan lingkungan dapat membawa kontribusi yang penting dalam upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan global, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan, serta pendekatan yang lebih inklusif terhadap keadilan lingkungan semuanya merupakan langkah-langkah penting dalam mencapai keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.
Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam kerangka kebijakan yang lebih luas dan mengelola konflik kepentingan yang muncul. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat mencapai keberlanjutan lingkungan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

PENUTUP
Penelitian ini telah mengkaji berbagai aspek yang membentuk dinamika politik lingkungan, dengan fokus pada integrasi kebijakan, peran aktor transnasional, dan konflik kepentingan dalam konteks keberlanjutan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengakuan dan implementasi kebijakan lingkungan, masih terdapat hambatan signifikan yang perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan yang efektif dan inklusif.
Integrasi kebijakan lingkungan ke dalam agenda politik nasional dan global sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya, prioritas politik yang bertentangan, dan kekurangan koordinasi antarlembaga. Sementara itu, aktor transnasional memainkan peran penting dalam membawa inovasi dan sumber daya yang diperlukan, namun kerjasama yang lebih efektif dan koheren antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat dampak mereka.
Konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan terus menjadi tantangan utama. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, yang mempertimbangkan keadilan lintas spesies dan kepentingan ekologis dalam pembuatan kebijakan, dapat membantu dalam menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan adil.
Dalam rangka mencapai keberlanjutan yang sejati, diperlukan upaya bersama dari semua sektor masyarakat, termasuk pemerintah, bisnis, komunitas ilmiah, dan masyarakat sipil. Penelitian lebih lanjut yang menggali cara-cara inovatif dan efektif untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan dan mengelola konflik kepentingan akan sangat berharga dalam upaya global untuk mengatasi tantangan lingkungan masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA
Pramesi, P.N., Herdiansyah, H., & Aminah, S. (2023). Perspektif Politik Lingkungan dalam Membangun Transportasi Publik Berkelanjutan. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG).
Celermajer, D., Schlosberg, D., Rickards, L., Stewart-Harawira, M., Thaler, M., Tschakert, P., Verlie, B., & Winter, C.J. (2020). Multispecies justice: theories, challenges, and a research agenda for environmental politics. Environmental Politics, 30, 119 - 140.
Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang).
Agussalim, M.S., Ariana, A., & Saleh, R.D. (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. Palita: Journal of Social Religion Research.
Bulkeley, H. (2021). Climate changed urban futures: environmental politics in the anthropocene city. Environmental Politics, 30, 266 - 284.
Suaydah, I. (2019). PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KOMITMEN MANAJEMEN, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, GAYA KEPEMIMPINAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN FAKTOR POLITIK TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN.(Studi Empiris Pada BPPKAD Se - Eks Karisidenan Pati).