Pembangunan nasional selalu menjadi perhatian utama dalam kehidupan bernegara yang sekarang kita jalani di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari era kepemimpinan Ir. Soekarno yang dikenal dengan era Orde Lama, hingga sekarang di era kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan hasil ‘pilihan’ langsung dari rakyat Indonesia di dua periode, Pemilu 1999 dan 2004. Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu (Tjokroamidjojo,1996). Pembangunan nasional yang merupakan usaha pemenuhan amanat Ideologis dan konstitusi, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Lima sila dalam Pancasila melahirkan tujuan nasional Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serrta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tugas negara ini adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut bukan hanya mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia bercita-cita mewujudkan stabilitas di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek-aspek tersebut tidak saling independen, aspek-aspek tersebut salaing terkait satu sama lain. Jika terjadi instabilitas pada salah satu aspek, maka akan berdampak juga pada aspek yang lain dengan intensitas yang beragam.
Salah satu aspek yang menjadi cita-cita adalah stabilitas ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Stabilitas ekonomi bagi negara berkembang seperti Indonesia hanya dapat dicapai jika negara melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999). Menurut Todaro (1994) pembangunan ekonomi merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat, melalui suatu kombinasi berbagai proses sosial ekonomi dan kelembagaan, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Apapun komponennya dari kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan pada semua masyarakat paling tidak harus mempunyai tiga sasaran, yaitu: (Todaro, 1994)
a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan.
b. Meningkatkan taraf hidup yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa.
c.Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan orang dan negara, tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia.
Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha terus-menerus atau berkelanjutan yang bukan hanya dilakukan oleh orang seorang, kelompok tertentu, dan pemerintah saja, tetapi merupkan usaha kolektif dari seluruh komponen negara. Selain itu, dalam upaya pembangunan ekonomi juga berorientasi jangka panjang dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, berbagai upaya pembangunan ekonomi telah dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia, baik oleh pemerintah melalui program dan kebijakannya, oleh para pengusaha lewat pengembangan kegiatan ekonomi yang berorientasi keuntungan, serta usaha swadaya masyarakat dalam memanfaatkan potensi lingkungan sekitarnya dengan berbagai keterbatasannya.Upaya-upaya tersebut memberikan perubahan pada kondisi perekonomian dan juga memberikan implikasi yang merupakan efek dualisme dari upaya-upaya tersebut. Misalnya pada era Pembangunan Jangka Panjang I (PJP II) 1969-1994 hingga era setelah amandemen UUD ’45 pasal 33 (2000an). Era PJP II yang merupakan program pemerintah Orde Baru memberika banyak perubahan. Salah satu perubahan yang cukup mendasar adalah meningkatnya pendapatan perkapita. Bila pada tahun 1969 pendapatan perkapita penduduk Indonesia masih sekitar US$ 90, maka berkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 6,5% per tahun, pada 1994 angka tersebut telah meningkat menjadi US$ 812. Sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita itu, struktur perekonomian Indonesia juga turut berubah. Bila pada awal pelaksanaan Pelita I struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian, maka pada akhir Pelita V, sumbangan sektor pertanian, jasa, dan industri cenderung seimbang (Baswir, 1997). Perubahan-perubahan tersebut mengesankan telah terjadi peningkatan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia secara cukup berarti. Perubahan struktur perekonomian yang menunjukkan perkembangan yang signifikan di sektor industri menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi anatara desa dan kota. Karena mayoritas penduduk miskin berada di desa, keenjangan antar pelaku ekonomi (masyarakat) juga terjadi.
Menurut Baswir (1997), implikasi lain karena adanya perubahan struktur ekonomi Indonesia juga memunculkan kesenjangan anatara sektor pertanian (desa) dan sektor industri (kota). Pergeseran struktur ekonomi dari agricultural ke industrial tidak diikuti oleh pergeseran tenaga kerja antar sektor. Dalam periode 1970-1991, presentase tenaga kerja yang bekerja di sektor industri hanya meningkat 6%. Sedangkan presentase tenaga kerja di sektor pertanian menurun sebesar 12,5%. Itu artinya ada gap jumlah tenaga kerja yang bergeser, itu jika diasumsikan pergeseran tenaga kerja sektor pertanian mengarah ke sektor industri. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa produktifitas sektor industri (padat modal) lebih tinggi daripada sektor pertanian (padat karya).
Di era Reformasi keadaan tersebut belum berubah. Peranan sektor pertanian masih tertekan oleh sektor lainnya, khususnya sektor industri. Peranan berbagai sektor ekonomi dapat dilihat di Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Pendapatan Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Lapangan Usaha
2005
2006
2007
2008
% th 2008
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
253.881,7
262.402,8
271.509,3
