Bersama Brunei Darussalam (Brunei Super League), Indonesia menjadi satu dari dua anggota AFF yang tidak dan belum menggulirkan kompetisi sepak bola profesionalnya di tahun 2020 pasca pandemi covid-19 menerjang. Beberapa bahkan sudah menemukan sang juara, yakni Liga Myanmar, Laos, dan Malaysia. Sementara negara lainnya masih bergulir.
Banyak variabel mengapa kompetisi sepak bola di Indonesia untuk semua tingkatan tahun 2020 sulit digulirkan. Muara dari tersendatnya kelanjutan kompetisi tahun 2020 yang baru berusia 3 pekan itu adalah sulitnya mendapat izin dari kepolisian.
Seperti kita ketahui bersama, seluruh kegiatan yang dihelat di tanah air dianggap legal bila sudah mengantongi izin dari kepolisian. Bila tidak, maka Polri punya wewenang untuk mencabut dan membubarkan kegiatan tersebut, tak terkecuali kegiatan olahraga seperti sepak bola.
Lantas, apa yang membuat Polri begitu keukeuh tak mengeluarkan izin untuk pagelaran tertinggi sepak bola Indonesia yakni Liga 1 dan Liga 2?
Sekali lagi, banyak variabel yang kemudian membuat sikap Polri tak berubah. Situasi politik seperti demonstrasi dan pilkada kerap dikait-kaitkan dengan presistennya Polri tidak mengizinkan kegiatan sepak bola berlangsung tahun 2020 ini. Konon, kegiatan politik akhir tahun membuat konsentrasi Polri terbagi.
Belum lagi, situasi nasional yang tidak juga kondusif akibat hantaman pandemi. Per Senin (9/11), Indonesia menduduki peringkat 21 dunia dan 4 di Asia dengan total kasus mencapai 437.716. Bahkan tanah air menempati urutan pertama di ASEAN. Sebenarnya bila alasan belum digelarnya kompetisi akibat kasus harian yang belum melandai rasa-rasanya kurang tepat.
Sebab Filipina saja yang angka total pasien positifnya tinggi, 396.395 orang, dan menguntit Indonesia di posisi kedua untuk wilayah Asia Tenggara tetap bisa menjalankan kompetisi di tengah situasi nasional yang tak jauh berbeda dengan di Indonesia.
Apalagi bila menilik rilis Polri terbaru yang disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, bahwa pihaknya kini masih statis untuk menunggu permohonan teranyar dari operator Liga (PT. LIB).
"Nah itu kita lihat permohonannya ya. Kita lihat dulu suratnya, belum tahu kita. Nanti kita tunggu aja, kan masih tahun depan," demikian kata pria yang juga memimpin satgas Anti Mafia Bola (AMB) itu. Seperti dinukil dari Detik Sports.
Pernyataan tersebut seolah menunjukkan titik terang bahwa Polri tak semena-mena untuk tidak setuju begitu saja dengan kegiatan kompetisi sepak bola di tanah air. Ada pertimbangan, kalkulasi, atau parameter yang matang, termasuk menunggu surat permohonan. Artinya, adakah prosedur yang salah selama ini?
